Jokowi Minta Rekrut Fresh Graduate Jadi ASN untuk Ditempatkan di IKN
- ANTARA
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas telah melaporkan terkait pematangan skenario rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 Desember 2023.
"Beliau minta fresh graduate yang hebat-hebat, nanti salah satunya diberi ruang banyak di IKN," kata Anas.
Namun, Anas belum bisa mengumumkan berapa jumlah ASN untuk fresh graduate yang akan direkrut untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
- ANTARA/Gilang Galiartha
"Jumlahnya saya belum bisa umumkan hari ini. Karena nanti di bulan pertama, Januari minggu pertama, Presiden akan mengumumkan. Nanti ada, kita akan menyelesaikan yang 1,6 juta PPPK. Ini nanti akan kita beresin. Tentu nanti skenarionya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Selama ini, kata dia, belum ada rekrutmen ASN untuk fresh graduate, kecuali lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian, ia menyebutkan, rekrutmen ASN tahun depan akan mengambil fresh graduate atau anak-anak muda yang baru lulus.
"Totalnya cukup besar tahun ini, jumlah detailnya nanti akan diumumkan oleh Bapak Presiden," ujarnya..
Anas mengatakan salah satu fokusnya di talenta-talenta digital, karena banyak talenta digital yang diperlukan di daerah. Tetapi, talenta digitalnya bukan marketing digital seperti pinjaman online dan lain-lain. "Lebih ke hulunya, misalnya digital di sektor pertanian, dan seterusnya," ujarnya.
Ketika ditanya apakah ASN khusus putra daerah Kalimantan, Azwar Anas mengaku sudah melaporkan terkait formasi ASN kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, formasi ini bukan hanya di Kalimantan Timur saja, tapi se-Indonesia.
"Karena selama ini belum ada rekrutmen untuk fresh graduate, karena selama ini menyelesaikan PPPK. Ada banyak usulan tadi kami laporkan, perlu ada afirmasi kebijakan untuk daerah," kata Anas.
