Pelaku Industri Minta Pemerintah Tunda pengenaan Pajak Rokok Elektrik, Ini Alasannya
- Shamieh Law
Jakarta - Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektrik Indonesia (Appnindo) memprotes rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik, yang bakal diberlakukan pemerintah pada tahun 2024 mendatang.
Ketua Pokja Advokasi & Regulatory Appnindo, Ana Pilawa mengatakan, selama ini pihaknya sebagai pelaku industri tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik, yang digagas oleh Kementerian Keuangan tersebut.
"Keberatan Appnindo dalam penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ini, berdasar pada situasi industri yang masih baru bertumbuh khususnya di masa pemulihan pasca pandemi," kata Ana dalam keterangannya, Selasa, 26 Desember 2023.
Vape atau rokok elektrik.
- Unicare Clinic
Karenanya pada 21 Desember 2023 lalu, Appnindo bersama dengan anggota lain dari Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas), menyambangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik tersebut.
"Kami mengapresiasi sambutan tim sekretariat DJPK Kemenkeu, dan berharap pemerintah dapat memfasilitasi harapan pelaku industri serta mempertimbangkan hasil diskusi kemarin. Di mana penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ditunda dan dilakukan pada 2026," ujar Ana.
Dia mengatakan, apabila pemberlakuan pajak ini tetap dilakukan pada 2024, maka industri akan sangat terbebani seiring dengan kenaikan cukai sudah di depan mata.
"Jika pajak sebesar 10 persen dari cukai berlaku, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami yang sebagian besar adalah UMKM," ujarnya.
Macam-macam bentuk rokok elektrik atau vape.
- dok. pixabay
Senada, Perwakilan Pavenas sekaligus Sekretaris Jenderal APVI, Garindra Kartasasmita mengaku, pihaknya juga sudah menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada DJPK Kemenkeu, terkait penundaan implementasi pajak untuk rokok elektrik tersebut.
"Perwakilan Kemenkeu sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024. Sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektrik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," ujarnya.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
