Kaleidoskop 2023: Lika-liku Transisi Energi dan Jalan Terjal 'Suntik Mati' PLTU
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Jakarta – Transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara menjadi isu hangat yang terus dibicarakan sepanjang tahun 2023. Upaya ini tidak lain untuk mencapai target nol emisi atau net zero emmision (NZE) pada 2060.
Namun, pemerintah Indonesia mengakui upaya tersebut membutuhkan biaya yang besar khususnya untuk ‘suntik mati’ PLTU. Bantuan pendanaan dari negara lain seperti tak bisa diharapkan sepenuhnya.
Meskipun, negara maju seperti AS hingga Jepang yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) sempat berkomitmen memberikan pendanaan untuk transisi energi dalam perjanjian Just Energy Transition Partnership (JETP) di rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.
IPG diketahui dipimpin AS dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris. Implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$20 miliar, atau setara dengan Rp 300 triliun itu disebut akan berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah.
Bagaimana sebenarnya iming-iming pendanaan tersebut? Mari simak lika-liku perjalanan transisi energi dan jalan terjal pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia pada 2023:
Jokowi Sentil Negara Maju soal Bantuan Transisi Energi: Ternyata Utang!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers dari Washington DC, AS.
- Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melemparkan kritik serius soal komitmen pendanaan transisi dari negara maju. Dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa bantuan pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim oleh negara maju ke negara berkembang itu sebenarnya hanya utang.
Menurut Jokowi, pendanaan itu bertujuan untuk bisnis dan tidak benar-benar untuk konstruktif terkait urusan iklim. Pendanaan itu layaknya orientasi bank-bank komersial.
Pendanaan iklim dengan skema tersebut justru hanya akan menambah beban utang kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.
"Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban," kata Jokowi, Kamis, 16 November 2023.
Sri Mulyani: Uji Coba Pensiun Dini 660 MW Saja Banyak Tantangan Pembiayaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di COP28
- Tangkapan layar.
Pembiayaan juga diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi tantangan dalam melakukan upaya transisi energi termasuk 'suntik mati' PLTU. Hal tersebut disampaikannya dalam Conference of The Parties 28 (COP-28) di Dubai di awal Desember lalu.
"Sebagai Menteri Keuangan, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memaparkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia," kata Sri Mulyani.
Kasus nyata yang yang sedang dihadapi Indonesia adalah memensiundinikan 660 megawattt PLTU. "Untuk mengimplementasikan agenda uji coba ini saja, kita menemui tantangan, terutama dari segi pembiayaan," kata Sri Mulyani.
PLN Tetap Genjot Transisi Energi Meski Tanpa JETP
PLTS yang digarap PLN Indonesia Power. (foto ilustrasi)
- Dok. PLN IP
Perusahaan yang banyak memanfaatkan batu bara seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap berambisi lebih banyak memanfaatkan energi ramah lingkungan ke depannya.
Executive Vice President Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani menegaskan, hal ini sudah dilakukan PLN, bahkan sebelum Indonesia dinyatakan menerima pembiayaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Pada 2021 PLN pun telah berkomitmen mendukung target Emisi Nol Bersih pada 2060.
“Jadi masa itu (PLN) termasuk satu dari enam utilitas di Asia Pasifik yang pertama kali menyatakan komitmen tersebut. Jadi sebenarnya tanpa ada JETP pun kita sudah memiliki ambisi ke sana,” ujarnya di acara dalam diskusi bertajuk ‘Enhancing Energy Transition in the Power Sector’.
PLTU Cirebon-1 Adalah Pembangkit Pertama yang Pensiun Mulai Tahun 2023
Menteri ESDM Arifin Tasrif.
- VIVA/Anisa Aulia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, salah satu PLTU yang pensiun pada tahun 2023 adalah PLTU Cirebon-1. Pensiun di PLTU Cirebon-1 tersebut dilakukan karena PLTU itulah yang paling memungkinkan.
Dana yang digunakan untuk memensiunkan PLTU tersebut adalah dari Asian Development Bank (ADB) yang juga disebut bagian dari komitmen JETP.
"Uangnya dari ADB, JETP," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat, 10 November 2023.
Mengenai seberapa besar dana yang bakal dikucurkan untuk pensiun PLTU tersebut, Arifin masih belum mengungkapkannya lebih rinci. Dia hanya memastikan bahwa kajian untuk melakukan pensiun pada PLTU tersebut sebelumnya memang sudah ada.
"Ini kan baru principal-nya tapi sudah ada kajiannya. Dananya kan saya belum lihat," ujarnya.
Pemerintah Ganti Skenario Pensiun Dini PLTU karena Tak Ada Dana
PLTU Tanjung Jati, Jepara (ilustrasi)
- Bayu Nugraha/VIVA.co.id
Kementerian ESDM menyebut pensiun dini PLTU saat ini hanya bersifat kondisional. Jalan atau tidaknya program tersebut bergantung pada adanya pendanaan yang masuk.
Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, jika tidak ada pendanaan yang masuk untuk merealisasikan program suntik mati PLTU, maka sebagai gantinya PLN bakal memilih skenario coal phase down.
Lewat skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan sampai dengan berakhirnya kontrak jual beli listrik. Ketika berakhir, kemudian unit PLTU belum ada depresiasi dan pembangkit masih dapat beroperasi maka PLTU masih akan tetap digunakan sebagai baseload melalui penambahan teknologi atau modifikasi.
Teknologi tersebut seperti green hydrogen, green ammonia, biomassa dan carbon capture storage (SSC). Lewat skenario phase down ini, penggunaan energi dari batu bara di PLTU dikurangi secara bertahap.
Jika tidak ada pendanaan dari JETP, kata Jisman, bagaimana bisa melakukan pensiun dini PLTU. "Kita masih memerlukan yang disebut baseload, walau dari fosil tapi harus ujungnya 2060 sudah 0 emisinya. Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, kita perang terhadap emisi," kata Jisman di Gedung DPR beberapa waktu lalu.
Rancang 5 Skenario untuk Kejar Target NZE di 2060, PLN Pilih Coal Phase Down
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo di Komisi VII DPR RI.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya-tangkapan-layar
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII sempat mengatakan bahwa PLN telah merancang 5 skenario dalam upaya mengejar target transisi NZE di 2050. Namun skenario yang paling feasible yaitu Renewable Energy with Coal Phase Down.
Dalam skenario ini, PLTU berbasis batu bara masih akan beroperasi hingga masa akhir kontrak. Namun dengan catatan, ada penambahan fasilitas teknologi Carbon Capture Storage (CCS) untuk menekan emisi yang dihasilkan.
Selain CCS pada unit PLTU, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis baselod sebesar 31 gigawatt (GW). Kemudian penambahan kapasitas pembangkit EBT bersifat intermitten dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 28 GW. Lalu kapasitas pembangkit dari energi baru lainnya seperti nuklir 2,4 GW.
RUPTL PLN Catat Sejarah, Kontrak PLTU Batu Bara 1,3 Gigawattt Dibatalkan
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
- Dok. PLN
PLN diketahui juga telah membatalkan kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara dengan cara mengeluarkan kontrak itu dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan, upaya tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadi pemimpin dalam mengurangi perubahan iklim.
"Sudah ada 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara yang kita keluarkan dari fase perencanaan," ujar Darmawan ditemui usai pembukaan PLN Nusantara Power Connect 2023 di Jakarta, Senin, 11 September 2023.
"Kemudian juga tiga tahun lalu ada 1,3 gigawatt PLTU batu bara yang sudah berkontrak dengan PLN berhasil dibatalkan,’ tambahnya.
Darmawan menjelaskan, dari 13 gigawatt pembangkit listrik batu bara yang telah dikeluarkan dari rancangan penyediaan tenaga listrik, PLN telah mampu mengurangi emisi gas rumah kaca senilai 1,8 miliar ton CO2 selama 25 tahun. Sementara penghentian kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara, berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca lebih dari 150 juta ton CO2 selama 25 tahun.
Lebih lanjut menurutnya, PLN juga merencanakan dan mengembangkan 21 gigawatt pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam The Greenest rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2028. Rancangan RUPTL ini merupakan yang paling hijau dalam sejarah PLN dan Indonesia.
"Ini yang paling hijau dalam sejarah PLN dan juga dalam sejarah Indonesia yaitu 51,6 persen penambahan kapasitasnya berbasis pada EBT," kata Darmawan.
