Di Depan Jokowi, Airlangga Sebut Utang Indonesia Masih Aman Terkendali
- Kemenko Perekonomian
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan utang pemerintah yang mencapai Rp 8.041,01 triliun masih aman dan terkendali. Dengan rasio utang sebesar 38 persen Produk Domestik Bruto (PDB), artinya masih di bawah ambang batas maksimal 60 persen PDB serta lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Hal tersebut diungkap Airlangga saat menghadiri acara Outlook Perekonomian Indonesia yang dihadiri beberapa pejabat negara lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rasio utang kita juga level aman di bawah 40 persen yaitu 38 persen bisa dianalogikan ke depan pertumbuhan ekonomi adalah pendakian gunung karena tantangan semakin berat. Kita lihat utang kita tetap terendah dari negara maju bahkan yang di atas 100 persen, juga lebih rendah dari negara berkembang lain," kata Airlangga dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat, 22 Desember 2023.
Ilustrasi peningkatan utang pemerintah Indonesia.
- Halomoney
Di sisi lain, Airlangga menyebut tingkat inflasi di Indonesia juga terkendali di target sasaran pemerintah 3 persen plus minus 1 persen. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi Indonesia berada di angka 2,86 persen year-on-year pada November 2023.
Airlangga Hartarto juga optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen pada akhir tahun 2023 dan tumbuh 5,2 persen di 2024 mendatang.
"Ketidakpastian Global Fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga ekonomi tumbuh stabil di Kisaran 5 persen. Bahkan World Bank memprediksi sampai dengan tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5 persen berdasarkan laporan World Bank yang baru dirilis," kata Airlangga.
"Dalam jangka pendek kami optimis ekonomi Indonesia di tahun 2023 tumbuh di atas 5 persen dan tahun 2024 tumbuh di 5,2 persen di tengah berbagai down side risk yang kita hadapi," sambungnya.
Utang Pemerintah Capai Rp 8.041,01 Triliun atau 38,11
Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat, sampai akhir November 2023, total jumlah utang pemerintah mencapai sebesar Rp 8.041,01 triliun, dan menjadi rekor tertinggi dari utang-utang yang ada sebelumnya.
Di mana, sebelumnya utang pemerintah juga tercatat mencapai rekor tertinggi, setelah tembus Rp 7.950,52 triliun per akhir Oktober 2023 lalu.
Dikutip dari buku APBN KiTa edisi Desember 2023, rasio utang tercatat 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal," sebagaimana dikutip dari buku APBN KiTa, Selasa, 19 Desember 2023.
Apabila dilihat dari porsinya, sebesar 88,61 persen atau Rp 7.124,98 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Sementara sebesar 11,39 persen atau Rp 916,03 triliun, berasal dari pinjaman.
Rinciannya, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.752,25 triliun. Di mana jumlah itu terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.677,88 triliun, dan SBN Syariah sebesar Rp 1.074,37 triliun.
Kemudian, ada pula utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp 1.372,73 triliun. Di mana hal itu terbagi atas SUN sebesar Rp 1.033,24 triliun, dan SBN Syariah sebesar Rp 339,49 triliun.
"Utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,97 triliun, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 886,07 triliun," ujarnya.
