TKN: Prabowo-Gibran Akan Jadikan Indonesia Raja Energi Hijau
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Energi menjadi komoditas strategis dan pusat perhatian para calon presiden. Para paslon mengklaim punya kesamaan visi mengembangkan secara sangat serius dan lebih akseleratif energi terbarukan.
Komitmen serupa pun digaungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengaku telah memiliki peta jalan pengembangan energi terbarukan.
Salah satu yang disorot adalah pengembangan energi biomassa yang sampai sekarang masih sering dipandang sebelah mata. Padahal potensi biomassa sungguh dahsyat, akan mampu memberikan kontribusi besar dalam mempercepat capaian energi terbarukan.
Wakil Bendahara Umum TKN Paslon 2, Bobby Gafur Umar menjelaskan, kebijakan energi Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang dipastikan akan mengandalkan energi terbarukan, dan akan bertumpu pada ekonomi kerakyatan serta lingkungan.
"Biomassa itu indah, dan tidak ribet. Kami optimis, biomassa merupakan sumber energi terbarukan yang akan membawa dan menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau di dunia," kata Bobby dalam paparannya di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023
Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk, Bobby Gafur Umar
- Ist
Bobby Gafur Umar menjelaskan, Indonesia dalam dasawarsa mendatang akan terus melanjutkan kebijakan yang mengacu pada swasembada energi. Komitmen kemandirian energi tersebut akan dicapai dengan memacu capaian pengembangan energi terbarukan.
Upaya-upaya serius dan strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan capaian bauran energi terbarukan. Targetnya, 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050.
Sasaran tersebut dinilai cukup realistis, mengingat Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dan baru 0,3 persen yang terealisasikan. Dari total 3,686 GW potensi energi terbarukan, realisasinya baru mencapai 0,3 persen atau 12,54 GW saja.
Menurutnya, komitmen Prabowo-Gibran untuk mengembangkan secara serius energi terbarukan tak perlu diragukan. Dari segala jenis energi terbarukan, bio-energi yang memiliki potensi sebesar 57 GW, akan menjadi fokus utama.
"Karena kita punya potensi bio-energi yang sangat besar," ujar Bobby yang juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) itu.
Paslon 2 percaya, sebagai negara agrikultur, bio-energi menjadi potensi utama sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia.
Pilihan untuk menjadikan bio-energi atau biomassa menjadi energi terbarukan andalan setidaknya dalam satu dasawarsa mendatang, bukan tanpa alasan. Sekali lagi, Indonesia sangat kaya dengan produk-produk pertanian dan perkebunan.
Indonesia punya potensi kayu, singkong, sorgum, sekampadi, jerami, batang dan bonggol jagung, tebu, dan sawit. Dengan potensi berlimpah itu, Indonesia bisa meningkatkan ketahanan pangan dengan pemanfaatan limbah perkebunan, pertanian dan kehutanan menjadi sumber energi, yakni listrik dan biofuel.
Biomassa dinilai memiliki banyak keunggulan dibanding sumber energi kelistrikan lainnya. Pertama, pengembangan biomassa mampu menyerap dan mendayagunakan banyak sekali tenaga kerja, dibanding sumber energi lain. Di perkebunan, di unit pembangkit listrik nya (PLTBm), banyak tenaga kerja yang bisa didayagunakan.
Kebijakan phase-out PLTU yang sudah direncanakan dan sudah mulai dilaksanakan, juga bisa dipercepat melalui pemanfaatan biomassa, untuk program co-firing. Lebih dari itu, PLTU sendiri dapat dikonversi sepenuhnya menjadi PLTBm, sehingga PLTU tidak akan menjadi besitua.
Berlimpahnya potensi biomassa yang dapat menjamin keberlanjutan pasokan secara terus-menerus, juga memberikan dampak positif pada kepastian pasokan listrik, tanpa intermiten dan baterai. Investasinya, menjadi lebih murah.
Indonesia, juga dipercaya sangat bisa menjadi produsen nomor satu biodiesel dunia. Dengan potensi CPO yang bisa menembus 70 juta ton pada 2025, Indonesia mampu menghasilkan 25 juta kiloliter dalam lima tahun ke depan.
Efek ekonomisnya akan sangat besar. Membuka 2 juta lapangan kerja setiap penanaman 1 juta hektar lahan baru kebun kelapa sawit. Devisa yang berhasil dihemat pada 2022 lalu mencapai Rp.122,65 triliun.
Dirut PT Maharaksa Biru Energi Tbk, Bobby Gafur Umar (kanan)
- Ist
Berbasis Kerakyatan
Indonesia diyakini akan mampu mengembangkan energi terbarukan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, pemerintah menerbitkan kebijakan pemanfaatan limbah biomassa menjadi energi.
Di sisi lain, masyarakat akan berperan sebagai pemasok limbah pertanian ke industri pengolahan biomassa, sementara swasta dan BUMN mengolah limbah menjadi listrik atau biogas.
Indonesia memiliki potensi limbah biomassa dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mencapai lebih dari 100 juta ton/tahun. Bahan baku ini mampu menghasilkan biometan sebesar 10 juta ton/tahun yang cukup untuk memenuhi kebutuhan LPG masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, 11 juta hektar lahan HTI dapat dikonversi menjadi energi yang mampu menghasilkan biomassa sebesar 544 juta ton/tahun.
Bahan baku ini mampu menggantikan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik sebesar 120 juta ton/tahun, sehingga PLTU Batubara dapat diubah menjadi PLTU Biomassa. Pengolahan sampah kota di Indonesia sebesar 68 juta ton/tahun juga dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan kapasitas lebih dari 700 MW.
Dengan menjalankan kebijakan di atas, maka Indonesia diyakini akan menjadi Raja Energi Hijau Dunia. Lapangan kerja dari sektor energi hijau yang terbuka akan mencapai lebih dari 10 juta lapangan kerja.
Program co-firing biomassa untuk campuran batubara sebagai bahan bakar di PLTU, akan terus dilanjutkan. Dalam kebijakan energi nasional, pemanfaatan PLTBioenergi ditargetken mencapai 5,5 GW pada tahun 2025. Ini dudukung oleh potensi biomassa, yang apabila dikonversi menjadi listrik akan setara dengan 56,97 GW.
Indonesia juga berpeluang menjadi produsen utama biofuel.
Secara total, terdapat 60 spesies tanaman alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
