PBB Tinjau Pembangunan Proyek IKN Nusantara, Apa Tujuannya?
- Dok. OIKN
Jakarta – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu guna meninjau pembangunan IKN, yang selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Executive Director of UNESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana bersama para perwakilan dari Otorita IKN, mengunjungi dua lokasi yang berkaitan dengan reforestasi di Nusantara dan pemberdayaan masyarakat.
Di antaranya yakni Persemaian Mentawir dan Pertanian Hidroponik dari Warga Sepaku, yang telah mengikuti pelatihan hasil kerja sama OIKN dan BLK Samarinda selama satu Bulan pada tahun 2022 silam.
Dua program penghijauan dan pemberdayaan yang dikunjungi oleh UNESCAP tersebut, nantinya akan menjadi salah satu sumber data yang akan menjadi laporan dalam VLR nusantara. Yakni mengenai perkembangan SDGs di Indonesia, pada High-Level Political Forum SDGs yang akan dilaksanakan di New York tahun 2024 mendatang.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut, aksi nyata di IKN soal implementasi SDGs, sudah sejak awal menjadi perhatian penting dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Perhatian pertama Otorita IKN dalam membangun Nusantara, adalah menjadikannya sebagai sustainable dan livable city," kata Bambang dalam keterangannya, Senin, 18 Desember 2023.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono
- VIVA/M Ali Wafa
Dia memastikan, berbagai upaya pengimplementasian SDG sudah dimasukkan oleh pihak Otorita IKN, dalam setiap proyek di Nusantara. Di mana, hal itu terlihat dalam Persemaian Mentawir, sebagai langkah awal reforestasi.
"Serta Pertanian Hidroponik dari Warga Sepaku, yang menjadi aksi dukungan usaha ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.
Senada, Executive Director UNESCAP, Armida Alisjahbana mengatakan, proses pembangunan yang dilakukan Kementerian dan Lembaga terkait, seperti misalnya Kementerian PUPR bersama Otorita IKN, telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini dalam pembangunan kota modern.
"Sustainability (keberlanjutan) merupakan poin utama yang saya lihat dalam kunjungan kali ini, dengan upaya Otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus," ujarnya.
Bakal Bikin Pembangunan Berkelanjutan, Tarif PPN 12 Persen Dinilai Berdampak Positif ke Invetasi
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
