BUMI Raih Penghargaan PRISMA dari Kemenkum HAM

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan bergengsi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) pada acara Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Sumber :
  • Dok. BUMI

Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berhasil meraih penghargaan bergengsi Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA) pada acara Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 di Jakarta.

Menkum Supratman: Dulu Kemenkumham Itu Kementerian yang Sangat Gemuk

Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie menegaskan, BUMI merupakan salah satu perusahaan pelopor penghormatan HAM dalam bisnis di Indonesia.

"Sebagai perseroan yang bergerak di bisnis pertambangan, BUMI mendukung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia dan menjadi komitmen utama bagi keberlangsungan BUMI," kata Adika dalam keterangannya, Jumat, 15 Desember 2023.

Legislator PDIP-Eks Menkumham Ingatkan Menteri HAM Natalius Pigai Realistis soal Anggaran

Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie.

Photo :
  • Dok. BUMI

Dia menambahkan, sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis pertambangan, BUMI mendukung penilaian PRISMA agar dapat diikuti seluruh perusahaan. Tujuannya yakni untuk menilai dan mengidentifikasi risiko-risiko pelanggaran HAM, yang terjadi di perusahaan tersebut.

Minta Anggaran Rp 20 Triliun, Menteri Natalius Pigai: Bagi Kami Pembela HAM Itu Biasa Saja

Adika menilai, bisnis pertambangan yang merupakan industri ekstraktif, menjadi nilai penting serta memiliki risiko tinggi dan kompleks. Sehingga, mitigasi risiko pertambangan yang salah satunya dilakukan melalui penilaian risiko HAM, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

"Selain itu, BUMI juga menjunjung tinggi prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, terutama pada operasi pertambangan serta kebebasan berserikat bagi para karyawannya," ujarnya.

Diketahui, penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly. Penghargaan itu diberikan kepada BUMI, beserta 4 perusahaan lain yang berhasil meraih penghargaan terbaik dalam pengelolaan risiko bisnis terhadap HAM.

PRISMA sendiri dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), dan diikuti oleh seluruh perusahaan dalam negeri untuk menilai dan mengidentifikasi risiko-risiko pelanggaran HAM yang dapat terjadi di perusahaan.

PRISMA merupakan salah satu penilaian risiko HAM, yang seiring dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya