Resmi Jadi Anggota ITUC, KSPSI Siap Perjuangkan Hak Buruh RI ke Dunia Internasional
- istimewa
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah resmi menjadi Anggota Konfederasi Buruh se-Dunia atau International Trade Union Confederation (ITUC).
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea mengatakan, hal tersebut diputuskan dalam Sidang Umum ITUC di Belgia yang dipimpin President ITUC, Akiko Gono pada Kamis, 14 Desember 2023.
Atas hasil keputusan ITUC tersebut, Andi pun mengaku sangat bersyukur atas diterimanya KSPSI, menjadi anggota tetap Konfederasi Buruh Se-Dunia tersebut.
"Dengan bergabung menjadi anggota ITUC, tentu akan memperkuat perjuangan buruh Indonesia," kata Andi di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Dia berharap, isu-isu ketenagakerjaan yang selama ini diperjuangakan, nantinya akan bisa didengar bukan hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri.
Andi memastikan, ada beberapa isu buruh yang bisa dibawa hingga ke tingkat global. Misalnya, masalah UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, upah minimum provinsi, hubungan industrial, perlindungan buruh di era digital, dan minimnya lapangan pekerjaan.
Selain itu, lanjut Andi, dengan tergabung menjadi anggota ITUC, hal itu akan membuat jaringan internasional KSPSI menjadi lebih kuat. Karena, Andi Gani saat ini juga memimpin Konfederasi Buruh ASEAN atau ASEAN Trade Union Council (ATUC).
"Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi KSPSI untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh," ujarnya.
Diketahui, ITUC merupakan organisasi buruh terbesar di dunia, dengan jumlah anggota mencapai ratusan juta di seluruh penjuru dunia. ITUC memberikan wadah bagi para pekerja di seluruh dunia, dalam menyampaikan suara untuk menyikapi tantangan globalisasi seperti hak-hak pekerja, upah, dan lainnya.
Terlebih, KSPSI yang dikomandoi Andi Gani Nena Wea, saat ini sudah tercatat di Kementerian Ketenagakejaan sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Daftar Daerah yang Belum Tetapkan UMP 2025, Kemnaker Surati Kemendagri
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersurat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal laporan provinsi yang belum menetapkan UMP 2025.
