Bupati Jeneponto Blak-blakan Data Kemiskinan di Daerahnya Dibuat-buat agar Dapat Bantuan
- Supriadi Maud/VIVA.
Jeneponto – Angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berada di urutan kedua dengan persentase 13,73 persen atau 50,59 ribu jiwa penduduk miskin. Angka kemiskinan itu merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2023.
Dalam survey BPS disebutkan, angkat kemiskinan di Sulsel yang pertama masih ditempati Kabupaten Pangkep sebagai daerah termiskin di Sulsel dan disusul Jeneponto di posisi kedua kemudian disusul peringkat ketiga Kabupaten Luwu.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar angkat bicara. Dia mengatakan bahwa angka penduduk miskin di Jeneponto sebenarnya keliru dan sengaja dibuat-buat.
"Jadi kemiskinan ini sebenarnya dibuat-buat, yang dimaksud kemiskinan yang dibuat-buat oleh Kepala Desa yang sengaja memasukkan semua masyarakatnya supaya dapat bantuan (penerima manfaat)," kata Iksan kepada wartawan, Selasa, 12 Desember 2023.
"Jadi sebenarnya itu kepala desa yang berbuat, sehingga datanya tidak semiskin itu, tidak sebanyak itu sebenarnya," sambung Iksan.
Kemiskinan meningkat di tengah pandemi
- vstory
Iksan menjelaskan, bahwa daerahnya dari sejak lahir sudah diklaim miskin dan sulit keluar dari zona miskin. Hal itu dikarenakan Pemerintah Pusat terlalu memanjakan Pemerintah Desa. Pemerintah pusat, kata Iksan kerap memberikan bantuan anggaran, padahal data yang diberikan merupakan hasil manipulasi.
"Faktor kedua penyebab kasus ini, karena Pemerintah Pusat. Dia (Pemerintah Pusat) kelemahannya selalu memberikan tambahan anggaran bagi desa yang miskin," katanya
Kendati begitu, bupati dua periode itu menegaskan bahwa daerahnya tak semiskin yang disebutkan BPS Sulsel. Iksan pun mengaku jika data yang diterbitkan BPS adalah keliru.
VIVA Militer: Pasukan Yonif PR 432/WSJ Kostrad terjun di Jeneponto.
- Yonif PR 432/WSJ Kostrad
"Jadi saya sampaikan kalau datanya itu tidak akurat, masa ada mantan kepala sekolah, punya mobil di kolong rumah, ada anggota DPR yang masuk (penerima manfaat), ini datanya yang harus diperbaiki," bebernya.
Lebih lanjut, Iksan pun menegaskan bahwa mengelola kemiskinan di suatu daerah tidak mudah. Apalagi, di kabupaten berjuluk Butta Turatea itu angka kemiskinannya terstruktur.
"Megelola kemiskinan tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan, karena kemiskinan yang ada di Jeneponto ini adalah kemiskinan yang terstruktur," ungkapnya.
