47 Tahun KPR BTN Sudah Cairkan R 470 Triliun ke 5,6 Juta Masyarakat
- Dokumentasi BTN.
Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ke-47 tahun pada 10 Desember 2023. Hingga saat ini tercatat sudah sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia beserta keluarganya memiliki hunian yang layak dengan nilai pembiayaan sekitar Rp470 triliun.
Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan bahwa perjalanan panjang BTN dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia menjadi sumber kekuatan perusahaan. Khususnya, untuk terus mendukung sektor perumahan dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
“Tentunya, banyak pelajaran yang kami petik dalam membangun ekosistem perumahan selama ini. Hal ini menjadi bekal untuk perbaikan dalam mencapai aspirasi menjadi bank penyalur KPR terbaik di Asia Tenggara,” ujar Nixon di Jakarta, dikutip Senin, 11 Desember 2023.
Dirut BTN Nixon LP Napitupulu.
- Dokumentasi BTN.
Nixon mengungkapkan, BTN sangat mengapresiasi peran pemerintah dan seluruh stakeholder serta masyarakat yang telah membantu perseroan mengemban amanah untuk dapat memenuhi terwujudnya impian masyarakat memiliki rumah selama 47 tahun. Momentum HUT KPR ke-47 tahun ini akan menjadi penyemangat Bank BTN untuk berkontribusi lebih besar lagi kepada negara dalam mensejahterakan rakyat melalui pembiayaan perumahan.
“Sinergi Bank BTN dengan seluruh stakeholder termasuk Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan DPR RI telah berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia beserta keluarganya memiliki rumah impian yang layak. Kami akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat dengan mudah memiliki rumah melalui KPR,” katanya.
Menurut Nixon, Bank BTN sebagai kepanjangantangan pemerintah harus ikut aktif berperan dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
“Dalam pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu pemerintah tidak bisa sendirian dalam mewujudkannya. Diperlukan kerjasama berbagai pihak baik dari regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan termasuk BTN,” tegas Nixon.
Nixon menegaskan, BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi MBR. Komitmen ini dibuktikan perseroan dengan kontribusi yang sangat besar terhadap Program Sejuta Rumah.
Dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit BTN berupa kredit perumahan, BTN memiliki keunggulan kompetitif di sektor pembiayaan rumah. Bank BTN telah menguasai sekitar 40 persen market share KPR secara nasional dan menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan BTN hingga kini.
BTN pun mendominasi sebesar 83% di sektor KPR subsidi, dan menjadi kontributor utama untuk program perumahan rakyat. Dalam dua tahun ke depan, BTN berharap dapat membiayai 1 juta rumah subsidi.
Sementara itu, di sektor KPR non-subsidi, BTN terus mengoptimalisasi upaya untuk membidik segmen menengah ke atas atau emerging affluent. BTN membuka sales center di beberapa tempat dan bermitra dengan para pengembang perumahan di suburban dan perkotaan.
Peserta akad massal KPR Subsidi BTN.
- Dokumentasi BTN.
BTN optimistis bahwa sektor properti Indonesia akan tetap bertumbuh pesat karena rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di angka 3 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN. Kemudian, masih terdapat 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan 1,8 juta pernikahan baru setiap tahunnya.
Selain itu, diperkirakan terdapat tambahan 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025. Hal ini ditopang pula dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek.
Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi
Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
