Sri Mulyani Jamin Belanja Pemerintah Era Pandemi COVID-19 Bisa Dipertanggungjawabkan
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjamin, meskipun diputuskan di tengah situasi darurat, namun data belanja pemerintah selama pandemi COVID-19 sudah terekam dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hal itu diutarakannya usai menghadiri penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, di Istana Negara hari ini.
"Yang melibatkan Kemenkeu, soal dokumentasi setiap pengambilan keputusan itu, apalagi dalam kondisi COVID-19, itu terekam karena kami ngomongnya pakai Zoom. Nah, Zoomnya itu di-record," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023.
Saat Pemerintah mengambil keputusan cepat terkait pengadaan vaksin COVID-19 kala itu, menkeu memastikan bahwa seluruh pembahasan terkait pasti terekam. Yakni mulai dari jumlah dosis yang harus didatangkan, hingga terkait harga per dosisnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/M Ali Wafa
Dia bahkan mengaku masih sangat mengingat, bagaimana proses pengambilan keputusan penting dan terburu-buru pada masa pandemi tahun 2021 hingga 2022 itu. Di mana, saat itu muncul virus baru SARS-CoV-2 varian Delta.
Sehingga, lanjut Sri Mulyani, Kemenkeu juga selalu mengundang aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, BPK, hingga BPKP, untuk mengonsultasikan berbagai program penanggulangan COVID-19. Dia juga mengaku selalu menyampaikan arahan kepada jajarannya, untuk selalu tepat dalam mengambil keputusan meskipun dalam kondisi darurat.
"Kami waktu itu spirit-nya tahu banget, bahwa ini situasi sangat berbeda, ini emergency. Karena di antara kami banyak yang khawatir saat mengambil keputusan, nanti diperiksa waktu itu, kemudian record semuanya," kata menkeu.
Vaksin Covid-19 nasal atau hidung.
- New York Post
Kemudian setelah seluruh rangkaian kegiatan terdokumentasi dengan baik, Sri Mulyani berharap hal itu dapat menjadi argumentasi pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nantinya muncul persoalan.
"Jadi sebetulnya bisa disampaikan, kenapa waktu itu membuat keputusan seperti ini. Selama tidak ada konflik kepentingan, selama tidak ada korupsi, tetapi ini adalah sesuatu yang emergency, saya rasa harusnya bisa disampaikan," ujarnya.
Profil Agus Joko Pramono, Eks Wakil Ketua BPK Kini Pimpin KPK
Agus Joko Pramono terpilih menjadi salah satu dari lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
