Penyaluran Kredit Himbara ke UMKM Capai Rp 1.600 Triliun, Erick: 83 Persennya BRI
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan hingga September 2023 bank himbara atau bank BUMN sudah menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar Rp 1.600 triliun. Erick mengatakan, dari total penyaluran kredit bank berplat merah itu, di dominasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
"Melalui akses kekayaan bank-bank BUMN di himbara, sampai hari ini sudah memberikan hampir Rp 1.600 triliun, sampai September 2023. Dan tentunya kebetulan ini bukan promosi BRI saja, kebetulan 83 persen itu BRI, tapi kita juga berharap dan mendorong hibara-himbara lainnya untuk bisa meningkatkan," kata Erick dalam Opening Ceremony Brilianpreneur Kamis, 7 Desember 2023.
Erick melanjutkan, pihaknya dan bank himbara juga sudah melakukan dorongan kepada UMKM untuk masuk kedalam akses layanan digital.
"Kami terus di BUMN dan himbara pada hari ini sudah melakukan dorongan kepada 30 juta pelaku UMKM yang sudah masuk kepada sistem digital," jelasnya.
Presiden Jokowi di JCC
- VIVA/Anisa Aulia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempermudah regulasi penyaluran kredit perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab dibandingkan negara lainnya seperti China dan India perbankan di RI baru menyalurkan sebesar 21 persen.
Jokowi mengatakan, ekspor produk UMKM RI masih belum besar hanya sebesar 15,7 persen. Dalam hal ini masih di bawah Singapura yang sebesar 41 persen dan Thailand 29 persen.
"Ini yang menjadi pekerjaan besar kita, dan yang selalu saya dorong yang berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan harus dipermudah, karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen, dan yang paling gede memang di BRI," ujarnya.
Jokowi mengatakan, BRI menjadi perbankan yang paling banyak menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 83 persen.
"Memang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah ini yang megang hampir semua BRI, bank lain enggak diberi peluang," jelasnya.
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
