SDI Bisa Bikin Penyaluran BLT hingga Bansos Lebih Akurat, Begini Penjelasannya

Antrean BLT
Sumber :
  • Inin Nastain | Subang

Jakarta – Upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat ditegaskan merupakan implementasi dari Portal Satu Data Indonesia (SDI) yang sudah diluncurkan. Agar kebijakan tata kelola data Pemerintah memiliki data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat serta daerah.

Kabag Program dan Umum Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Benny Malik mengungkapkan, Satu Data Indonesia menjadi salah satu cara untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Contohnya adalah dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang datanya diambil dari data kependudukan.

“Orang miskin itu kan bergerak, tidak mungkin selamanya miskin. Dengan adanya Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori miskin. Ini tentunya akan membuat Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang sesuai dengan sasaran,” kata Benny dalam talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE, di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Korban gempa Cianjur terima BLT dari PT Pos Indonesia

Photo :
  • Pos Indonesia

Lebih lanjut Benny menjelaskan, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan.

Menurut Benny, saat ini Kemendagri mempunyai banyak data yang dihasilkan oleh wali data seperti daerah terkait kependudukan. Transformasi digital melalui SPBE, kata Benny, akan membuat semua data tersebut dikumpulkan dalam satu wadah yaitu Satu Data Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Data Indonesia menjadi hal yang penting dalam  pelayanan publik. 

“Teknologi Informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu,” jelas Trubus.

Penyaluran Bansos Disetop Sementara Selama Pilkada 2024, Ini Respons Pemprov Jakarta

Pengemudi ojol menunjukkan voucher Bansos BBM.

Photo :
  • VIVA/Muhammad AR.

Trubus menjelaskan, perlu kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terutama dari pemimpin di daerah.

Penyaluran Bansos Disetop Sementara Jelang Pilkada, KPK: Hentikan Bentuk-bentuk Money Politic

“Jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di daerahnya ketahuan. Ini tentu akan menyulitkan proses integrasi data di Satu Data Indonesia. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menjalankan SPBE ini,” pungkas Trubus.

KPK Temukan Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun
Program Keluarga Harapan (PKH)/Ilustrasi bansos

Panduan Lengkap Daftar Bansos 2024 Secara Online dan Cara Cek Penerimanya

Bagi Anda yang memenuhi syarat, mendaftar untuk mendapatkan bansos sangatlah mudah. Berikut adalah panduan lengkap untuk mendaftar bansos secara online di tahun 2024.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024