Sebut RI Butuh Biaya Besar untuk Transisi Energi, Sri Mulyani Contohkan Pensiun Dini PLTU
- Tangkapan layar.
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembiayaan masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi. Hal ini disampaikannya dalam agenda COP28, Dubai.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan beberapa hal yang dihadapi Indonesia. Itu mulai dari tantangan untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga komitmen RI untuk mengatasi perubahan iklim.
"Sebagai Menteri Keuangan saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memaparkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan transisi energi di Indonesia," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati, dikutip Selasa, 5 Desember 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Tangkapan layar.
Sri Mulyani menggambarkan kasus nyata yang sedang dihadapi oleh Pemerintah yakni upaya memensiundinikan 660 megawatt PLTU.
"Untuk mengimplementasikan agenda uji coba ini saja, kita banyak menemui tantangan, terutama dari segi pembiayaan," jelasnya.
Lanjut Bendahara Negara, blended finance atau pendanaan campuran menjadi peranan penting. Sebab, keterlibatan Multilateral Development Bank (MDB), filantropi, sektor swasta sangat diperlukan agar transisi energi dapat terwujud.
Di sisi lain jelas dia, Indonesia juga terus merumuskan berbagai regulasi untuk mendukung climate agenda. Dalam hal ini, Indonesia telah meluncurkan carbon market.
"Indonesia telah meluncurkan carbon market, ini mungkin sebuah langkah kecil tapi banyak negara sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Kita setidaknya sudah mencoba. Saya sendiri sebagai Menteri Keuangan akan terus berupaya mendorong climate agenda ini dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal Indonesia," kata dia.
Menko Airlangga Hadiri Peluncuran Global Clean Power Alliance: Potensi Baru Dukungan Transisi Energi Bagi Indonesia
GCPA merupakan inisiatif yang digagas oleh Inggris dalam upaya mengakselerasi transisi energi secara global.
