Pemerintah RI Tegaskan Tak Boikot Produk Pro Israel, Mendag Zulhas: Masyarakat Silahkan Saja
- Istimewa
Jakarta – Ramai seruan di masyarakat Indonesia terkait boikot produk pro atau terafiliasi Israel sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina yang dilanda agresi militer negara zionis saat ini. Pemerintah pun mempersilakan aksi tersebut.
Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tidak ikut secara resmi memberlakukan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.
"Kita tidak ada melarang produk mana pun selama sesuai ketentuan yang ada," tegas Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Selasa, 28 November 2023.
Zulhas menjelaskan, terkait dengan aksi boikot produk terafiliasi Israel yang dilakukan masyarakat, bukan menjadi suatu persoalan karena merupakan hak masing-masing. Pmerintah hanya berfokus untuk memberikan aturan yang kini notabene tidak melarang produk mana pun untuk dijual di Indonesia selama menaati aturan yang berlaku.
"Ada pendapat (Boikot) masyarakat silakan saja. Pemerintah tidak ada melarang-larang, nggak ada, kalau mengatur iya," ucap Zulhas.
Seperti diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan bahwa penyusunan daftar boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel harus dilakukan secara selektif agar informasi yang beredar di masyarakat tidak setengah-tengah.
Karim menyampaikan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel sejalan dengan sikap pemerintah yang membela kemerdekaan Palestina. Namun demikian, perlu kajian yang lebih dalam untuk memilih produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak.
"Boikot itu sifatnya harus secara selektif, syarat ini agar tidak membuat yang beredar di media sosial itu menjadi liar. Nah ini yang perlu kita ini kan lebih dalam, produk mana yang terafiliasi langsung dan tidak langsung," ujar Karim.
Menurut Karim, produk-produk yang beredar di masyarakat tidak berhubungan langsung dengan agresi Israel. Hubungan Indonesia dan Israel pun hanya sebatas hubungan dagang business to business (B to B) dan tidak memiliki hubungan diplomatik (G to G).
Lebih lanjut, daftar produk yang beredar di media sosial merupakan produk-produk dalam negeri, di mana tenaga kerjanya berasal dari Indonesia. Oleh karenanya, Kemendag akan lebih mendalami produk mana yang benar-benar terafiliasi dengan Israel. (Ant)