Realisasi APBD Baru 63,5 Persen, Sri Mulyani Soroti Kecilnya Realisasi Penyaluran Bansos di Daerah
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per Oktober 2023, baru mencapai 63,5 persen.
Hal itu berarti Pemerintah Daerah (Pemda) baru belanja Rp 811,70 triliun, dari pagu Rp 1.278,15 triliun. Padahal, realisasi belanja pemerintah pusat per Oktober 2023 sudah 70 persen, atau mencapai sebesar Rp 1.572,2 triliun.
Karenanya, Sri Mulyani pun menegaskan kepada para Pemda, untuk benar-benar memanfaatkan sisa waktu di tahun 2023 ini supaya bisa lebih meningkatkan realisasi belanja mereka di wilayahnya masing-masing.
"Pada Oktober 2023 (realisasi belanja) pemerintah pusat sudah di atas 70 persen, tapi pemerintah daerah baru belanja 63,5 persen. Jadi kita harap dua bulan terakhir ini akan dipacu lagi," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi pers APBN KiTa November 2023, Jumat, 24 November 2023.
Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020.
Dia menjelaskan, sebenarnya terjadi kenaikan pada seluruh komponen jenis belanja Pemerintah Daerah. Di antaranya yakni belanja pegawai yang naik 2,6 persen mencapai Rp 304,45 triliun, belanja barang dan jasa naik 7,5 persen mencapai Rp 224,41 triliun, belanja modal naik 18,4 persen atau Rp 100,64 triliun, serta belanja lainnya naik 8,9 persen mencapai Rp 182,20 triliun.
Sementara fungsi belanja didominasi untuk bidang kesehatan Rp 137,84 triliun atau naik 5,7 persen, dan belanja di bidang ekonomi Rp 121,11 triliun atau naik 12,2 persen. Realisasi paling kecil yaitu untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang hanya Rp 8,19 triliun sampai Oktober 2023, atau naik 5,8 persen dibandingkan tahun lalu.
Pos Indonesia serahkan Bansos Sembako dan PKH tahap 3
- Pos Indonesia
Bahkan, menkeu kembali membandingkan belanja pemda dengan belanja Pemerintah Pusat, yang manfaatnya langsung kepada masyarakat dengan besaran mencapai Rp 899,1 triliun.
Antara lain yakni terdiri dari perlindungan sosial termasuk untuk petani dan UMKM, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi BBM, serta Prakerja.
"Belanja perlinsos daerah itu sangat kecil dibandingkan Pemerintah Pusat, yang membelanjakan sangat besar untuk membantu masyarakat melalui belanja perlindungan sosial," ujarnya.
Kemenperin Tegaskan Kemasan Rokok Diseragamkan Picu Makin Maraknya Produk Ilegal
Wacana pemerintah memasukkan pasal mengenai penyeragaman kemasan pada produk tembakau dinilai berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
