Sri Mulyani: Tren Suku Bunga Tinggi Bisa Jadi Jebakan Krisis Ekonomi bagi Negara Tidak Berdaya Tahan
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih terus mewaspadai fenomena tren suku bunga acuan tinggi yang terjadi di negara-negara maju. Dengan situasi yang masih terus berlanjut itu, Menkeu mengingatkan bahwa kondisi tersebut bisa berdampak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Ancaman berupa krisis keuangan pun menurutnya juga kerap menghantui, terutama bagi negara-negara yang tidak berdaya tahan kuat dalam menghadapi dampak tren suku bunga tinggi tersebut.
"Bagi negara-negara yang tidak cukup berdaya tahan, masa higher for longer itu mudah sekali membuat mereka masuk ke dalam perangkap krisis keuangan, dan kita berusaha untuk menjaga situasi ini," kata Sri Mulyani di acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- Anisa Aulia/VIVA.
Tak hanya itu, Menkeu juga mengaku menyoroti soal tingginya tensi geopolitik global, yang bisa berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun, Menkeu menyebut bahwa tidak banyak pihak yang sadar, akan bahaya dari dampak konflik-konflik geopolitik tersebut.
"Tensi geopolitik itu kelihatannya abstrak, tapi itu mempengaruhi banget. Perangnya di Ukraina, berpengaruhnya pada harga gandum, yang juga berpengaruh pada harga makanan di Indonesia," ujarnya.
Dari perang di Ukraina itu saja, Sri Mulyani membeberkan bahwa dampaknya bisa sampai berpengaruh ke kenaikan harga minyak bunga matahari (sunflower oil). Hal itu nyatanya bahkan bisa turut mendongkrak harga CPO Indonesia.
Belum lagi soal isu perubahan iklim, yang juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia terutama bagi para generasi milenial dan Gen Z. Meski demikian, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan terus berupaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, guna mengejar cita-cita Indonesia Emas di 2045.
"Masih banyak impian kita yang masih belum tercapai. Karenanya, Indonesia akan terus mengejar impian yang disebut Indonesia Emas tersebut," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
