Erick Thohir Jamin Pendanaan JETP Tidak Akan Jadi Jebakan Utang
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir memastikan bahwa pendanaan berupa utang dari Just Energy Transition Partnership (JETP), akan dijaga supaya tidak menjadi jebakan utang bagi Indonesia. Utang itu diketahui untuk mendukung upaya transisi energi di Tanah Air.
Erick mengandaikan, utang itu sebenarnya sama seperti utang saat mengambil kredit motor. Yang, tujuannya dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif ataupun sesuatu yang sifatnya koruptif.
"Kalau kita semua beli motor pakai kredit, motornya dipakai jalan-jalan nonton film sama motornya dipakai untuk ojek, gimana? Artinya kan ada utang yang tidak produktif dan dikoruptif. Nah, itu yang kita sikat," kata Erick dalam peluncuran Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.
Menteri BUMN Erick Thohir
- tvOne
Namun, apabila utang itu dilakukan untuk melakukan sesuatu kegiatan produktif, Erick menilai hal itu merupakan sesuatu yang biasa saja. Hal itu sebagaimana yang umum dilakukan oleh banyak pihak, seperti misalnya kalangan pengusaha.
"Tetapi kalau utang produktif, itu biasa. Pengusaha aja utangnya 70 persen, equity-nya 30 persen. Jadi utang yang dikorupsi dan pemborosan itu yang kita sikat. Tapi kalau utang produktif, itu biasa," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, utang dari pendanaan JETP ini akan dijaga, supaya tidak memberikan tekanan apa pun kepada Indonesia untuk melakukan hal yang tidak dibutuhkan dalam upaya menjalankan transisi energi.
"Kita pasti akan menjaga supaya jangan sampai nanti kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak butuhkan. Tentunya pembangkitan listrik ini kan penting, karena kita kan sesuai dengan kebutuhan energi kita, industri kita, pasti kan butuh energi sehingga butuh pembangkit," kata Rachmat.
Deputi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Dengan kebutuhan akan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu, lanjut Rachmat, maka pastinya diperlukan investasi yang di dalamnya mungkin saja ada dalam bentuk utang.
"Kalau butuh pembangkit berarti butuh investasi, dan biasanya investasi pasti ada utangnya. Jadi Menurut kami, selama ini bukan untuk membuat suatu yang sebenarnya kita tidak perlukan atau tidak produktif, itu yang perlu kita jaga di sini," ujar Rachmat.
"Tapi selama kebutuhannya untuk sesuatu yang produktif, menghasilkan nilai tambah, ya tidak apa-apa," ujarnya.
