RI Kirim Bantuan Kebutuhan Medis ke Palestina, Nilainya Rp 31,9 Miliar
- VIVA/Andry Daud
Jakarta – Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk Palestina. Pemerintah mengalokasikan bantuan dengan total sebesar Rp 31,9 miliar atau US$2 juta melalui pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kemenkeu.
Adapun bantuan yang dikirimkan itu berasal dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat.
“Untuk bantuan kemanusiaan tahap kedua ini, pemerintah mengalokasikan bantuan senilai total Rp 31,9 Miliar atau setara dengan US$2 juta LDKPI atau Indonesian AID," kata Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing dalam keterangannya Senin, 20 November 2023.
VIVA Militer: Agresi militer Israel di Gaza, Palestina
- timesofisrael.com
Sebagai informasi, LDKPI merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk memberikan dukungan kerja sama pembangunan internasional termasuk didalamnya menjalankan misi-misi kemanusiaan.
Tormarbulang menjelaskan, bantuan yang dikirim itu dalam bentuk kebutuhan medis yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Palestina. Hal itu di antaranya berupa obat-obatan dan peralatan medis seperti hospital sundries.
Bantuan pemerintah ini akan diterbangkan lusa dini hari (22/11) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.
“Setelah masuk ke Gaza, nantinya bantuan tersebut akan disalurkan melalui UNRWA, yaitu Badan PBB yang menangani pengungsi Palestina," jelasnya.
Dia menuturkan, pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia ini merupakan wujud sinergi sejumlah Kementerian, Lembaga dan institusi lainnya.
"Kita dapat melihat bahwa APBN selain berperan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, juga hadir dalam mendukung misi kemanusiaan dan perdamaian dunia," jelasnya.
Adapun pengiriman bantuan itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Dubes Palestina dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan. Kemudian Menko PMK, Panglima TNI, Kapolri dan Wamenlu.
Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder
Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
