Soal mpor Beras, Ombudsman Wanti-wanti Ini ke Pengganti Jokowi
- vstory
Jakarta – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta presiden selanjutnya yang menggantikan Joko Widodo (Jokowi) agar secepatnya memutuskan importasi beras jangka panjang.Â
Yeka mengatakan, importasi yang dilakukan Pemerintah saat ini bukan untuk penguatan cadangan pangan, melainkan pemenuhan konsumsi masyarakat.
Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
"Tapi sekarang ini baru kurang, teriak, ramai, putuskan impor. Akhirnya harga naik di pasar internasional, ternyata sudah naik yang kontrak pun di PHP (Pemberi harapan palsu)Â kan juga Bulog-nya," kata Yeka di kantor Ombudsman Jumat, 17 November 2023.Â
Sehingga dengan itu, Yeka menilai kebijakan impor perlu direncanakan secara matang. Karena berdasarkan statistik, importasi beras RI per tahunnya selama 2000 hingga 2023, bila dihitung rata-ratanya sebanyak 1 juta ton.
Petugas Perum Bulog cabang Indramayu memeriksa stok beras impor di Gudang Bulog Tegalgirang, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Selasa, 23 Maret 2021.
- ANTARA/Dedhez Anggara
"Nah ini kan kita lagi pemilu nih, siapapun nanti presidennya siapapun itu maka kalau menurut saya Pemerintahan berikutnya paling tidak sudah ngomong dengan Thailand. 'Aku belanja ya 5 juta ton'. Lima tahun kan kalau rata-rata," ujarnya.Â
"Yuk dinegosiasikan apakah bisa fixed nanti datangnya diatur. Jadi cadangannya sudah ada," tambahnya.Â
Menurutnya, jika selama lima tahun beras tidak dipakai, Pemerintah bisa melakukan ekspor. "Kalau misalnya nanti selama lima thaun itu ternyata tidak dipake, ya enggak papa juga. Tinggal diekspor aja sebagian," terangnya.
Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang
Anggota Ombudsman memandang bahwa bansos harus berorientasi pada hal produktif, tidak semata kasih bantuan dalam bentuk beras atau uang yang habis dipakai untuk konsumsi.
