Jatim Berhasil Turunkan Kemiskinan Ekstrem 3,58 Persen, Ini Penjelasan Khofifah
- Nur Faishal
Surabaya -Â Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem selama tiga tahun terakhir sebesar 3,58 persen, atau setara 1.480.140 jiwa. Atas pencapaian itu, Provinsi Jatim pun meraih penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.
Penghargaan insentif fiskal tersebut diserahkan langsung oleh Wapres KH Ma'ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis pekan lalu.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023. Sehingga, Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
Khofifah menyampaikan, pencapaian itu adalah buah dari kerja bersama seluruh pihak di Jatim. Karena itu, Gubernur Jatim perempuan pertama itu menyampaikan apresiasinya dan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Alhamdulillah, kita mendapatkan insentif fiskal Rp6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh Masyarakat miskin. Misalnya Padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas, dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis, 16 November 2023.
Dia mengatakan, capaian tersebut berkat kerja keras, cerdas, dan kerja ikhlas semua pihak sehingga Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82 persen. Dengan pola kerja seperti itu, Khofifah optimis pada tahun 2024 Jatim berhasil mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem.
Ada banyak program digerakkan Pemprov Jatim untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Sejumlah faktor yang memengaruhi pencapaian itu. Di antaranya, papar Khofifah, ialah pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III 2023 (Q to Q) berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa.Â
Selain itu, juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Sejauh ini, Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sd 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya, dan Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 Rumah Tangga Miskin (2019 sd 2023).
Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 UMK dengan subsidi bunga.
"Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," jelas Gubernur Khofifah.
Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600 ribu hingga Rp2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp935,075 miliar, di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu, juga penyaluran PKH Triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat. Dengan nominal bantuan Rp1,121 triliun.
Khofifah mengatakan, penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.Â