Bapanas Sudah Amankan 1,3 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah, 912,5 Ribu dari dalam Negeri
- Bapanas
Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, sebanyak 1,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah diamankan hingga 13 November 2023. Tercatat pengadaan CBP yang bersumber dari dalam negeri sebanyak 912,5 ribu ton.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk memenuhi CBP, pihaknya melakukan percepatan realisasi importasi beras. Namun dipastikan dilakukan secara terukur untuk memastikan ketersediaan beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
“Jadi hari ini kita lakukan importasi, tapi importasi yang terukur karena tetap menjaga harga di tingkat petani berada di atas biaya produksi dan margin petani. Harga di tingkat petani jangan sampai jatuh, sehingga petani tetap semangat berproduksi,” ujar Arief dalam keterangannya dikutip Selasa, 14 November 2023.
Arief menuturkan, importasi yang dilakukan Pemerintah hanya untuk pemenuhan stok CBP yang harus dimiliki oleh Perum Bulog dalam mengamankan stabilitas pasokan dan harga beras. Ia pun menegaskan penggunaan CBP hanya diperuntukan ke program-program pemerintah dalam rangka intervensi pasar dan bantuan ke masyarakat.
“Cadangan beras kita pastikan harus di atas 1 juta ton secured, ini nomor satu ketersediaan dulu. Kalau harga di hilir tentunya kita tekan dengan upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, perkembangan stok CBP yang ada saat ini secured di angka 1,3 juta ton. Sedangkan total CBP yang telah disalurkan telah capai 2,1 juta ton dalam berbagai bentuk program antara lain SPHP 885 ribu ton, bantuan pangan beras tahap pertama 640 ribu ton, bantuan pangan beras tahap kedua 537 ribu ton, golongan anggaran 69 ribu ton, dan tanggap darurat 2,3 ribu ton.
“CBP di akhir tahun ini kita targetkan dapat terjaga di 1,2 juta ton. Kita juga akan siapkan untuk menyerap hasil dalam negeri pada saat panen raya yang kemungkinan ada di Mei dan Juni tahun depan. Ini karena produksi dalam negeri harus menjadi nomor satu untuk penguatan ketersediaan stok,” imbuhnya.