Harga Beras Terus Merangkak Naik, Puan: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan
- tvOne
Jakarta – Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan harga di pasaran. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan agar Pemerintah segera menekan harga beras di pasaran.
Puan mengatakan, hingga November 2023 harga beras terus mengalami kenaikan. Sehingga, hal itu akan berdampak pada masyarakat kurang mampu.
"Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga beras. Jika dibiarkan hal ini akan berpengaruh kepada kondisi pemulihan ekonomi yang tengah dibangun masyarakat," kata Puan dalam keterangannya, Senin, 13 November 2023.
Ilustrasi harga beras.
- VIVA/Anisa Aulia
Berdasarkan data di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, harga beras masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga beras mencapai 10 persen dan membuat penjualan turun 50 persen.
Sementara itu di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga beras di pasaran mencapai Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu. Kenaikan harga beras juga menjadi pemicu kenaikan harga bahan makanan lainnya di pasaran.
Adapun kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir disebabkan terutama karena meningkatnya harga gabah di tingkat petani dampak fenomena El Nino yang membuat musim kemarau berkepanjangan. Selain itu juga dikarenakan menurunnya produksi pertanian.
Kemudian biaya produksi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ikut mempengaruhi kenaikan harga beras. Puan menegaskan, perlu ada intervensi untuk mengatasi meroketnya harga beras yang hingga kini belum juga mereda.
“Pastikan bantuan untuk masyarakat ditingkatkan. Kemudian perbanyak lagi operasi pasar untuk memenuhi permintaan beras di pasaran. Pemerintah juga dapat memanfaatkan surplus beras dari hasil panen raya untuk mencukupi ketersediaan stok agar harga beras tidak semakin tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah untuk menggenjot produksi pertanian beras dalam negeri. Hal ini dengan bekerja sama dengan sektor swasta.
Sebab berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun sejak 2018 yaitu 33,9 juta ton menjadi 31,5 juta ton pada 2022.
Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah membereskan persoalan kenaikan harga beras mulai dari hulu, yaitu di tingkat petani. Pemerintah juga diminta mengidentifikasi apa saja penyebab produksi pertanian menurun.
Pun, dia menyoroti bagaimana konversi lahan pertanian juga turut berperan terhadap penurunan produksi beras. Ia meminta Pemerintah untuk lebih tegas agar agar lahan sawah produktif tidak lagi dikonservasi.
“Ketegasan Pemerintah akan berpengaruh terhadap produktivitas hasil pertanian kita. Kita tidak ingin lahan yang seharusnya memproduksi beras sebagai bahan utama pangan masyarakat Indonesia justru lebih diprioritaskan untuk ‘menanam’ beton demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.
Mantan Menko PMK ini lantas menyinggung langkah impor beras yang dilakukan Pemerintah guna memenuhi stok cadangan beras. Puan mengingatkan langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek.
“Kebijakan impor beras yang terpaksa dilakukan itu tidak boleh dijadikan pegangan sebagai jawaban dari permasalahan beras. Harus ada solusi yang komprehensif,” ucapnya.
