Bertemu Erdogan, Jokowi Dorong Perjanjian Dagang RI-Turki Rampung di 2024
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan guna membahas sejumlah hal seperti soal dukungan kepada Palestina hingga ke urusan perjanjian dagang antara RI-Turki.
Pertemuan bilateral antara keduanya dilakukan di sela-sela acara KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation (OKI), yang digelar di Riyadh, Arab Saudi.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Erdogan sepakat untuk melakukan perundingan lebih insentif, terkait kelanjutan dari perjanjian dagang Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA). IT-CEPA itu sendiri ditargetkan akan rampung paling lambat akhir tahun 2024 mendatang.
"Kedua pemimpin juga membahas penguatan kerja sama bilateral, dan sepakat untuk mengintensifkan perundingan IT-CEPA sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2024," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Sekretaria Presiden, Senin, 13 November 2023.
Presiden Joko Widodo dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Selain itu, Jokowi-Erdogan juga sepakat untuk terus bekerja sama menyelesaikan masalah di Gaza, dan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina termasuk dalam upaya mereka mewujudkan kemerdekaannya. Hal itu sesuai dengan apa yang dibahas dan disetujui di dalam KTT Luar Biasa OKI tersebut.
"Serta mengingatkan dunia untuk selesaikan akar masalah, yaitu kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution," ujar keterangan tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa semua negara anggota OKI harus bersatu, dan berada di depan dalam upaya mendesak gencatan senjata dengan segera. Serta, menyuarakan dimulainya jeda kemanusiaan.
Jokowi juga ingin negara-negara OKI dapat memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman, predictable, sustainable, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Palestina yang terdampak.
Kemudian, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan menggunakan semua saluran untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, termasuk Sidang Majelis Umum PBB, Dewan HAM, dan Mahkamah Kejahatan Internasional.
