Arahan Jokowi: KEK yang Sepi Investasi Bakal Dicabut Statusnya

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, adanya potensi status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dicabut. Pencabutan status itu dilakukan bila pertumbuhan investasi yang masuk tidak signifikan.

"Sesuai arahan Pak Presiden, kita akan evaluasi kalau sampai tengah tahun depan nanti ada yang tidak signifikan pertumbuhan investasinya. Kita harus cabut," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

Susi menjelaskan, meskipun status KEK dicabut bukan berarti industri tersebut tutup. Sebab, industri itu juga berpeluang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). "Kalau dicabut ya dia bisa sebagai PSN, kawasan lain atau apa, jadi kita sedang evaluasi. Akhir tahun ini mungkin nanti akan ada hasil evaluasinya," ujarnya.



Ridwan Kami dampingi Jokowi meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido Bogor

Photo :

• Muhammad AR (Bogor)

Adapun saat ini terdapat 20 kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata.

Untuk 20 kawasan yang telah ditetapkan sebagai KEK diantaranya yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam, Aero Technic, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sorong, KEK Bitung

Kemudian KEK Palu, KEK MBTK, KEK Nongsa, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Morotai, KEK Likupang, KEK Mandalika, KEK Kura-Kura Bali, KEK Sanur, dan KEK Singhasari.

Susi melanjutkan, terdapat beberapa KEK yang saat sedang dievaluasi oleh Pemerintah. Di mana KEK itu berada di Indonesia Timur. "Memang ada beberapa KEK yang beberapa di Indonesia Timur sedang kita review, kita evaluasi. Mudah-mudahan ada investasi baru masuk," terangnya.

Kendati demikian, Susi berharap bahwa tidak ada status KEK yang dicabut. Sebab agar suatu kawasan memiliki status KEK, membutuhkan waktu yang panjang dan rumit.

"Kalau bisa KEK itu sayang kalau kita cabut, karena enggak mudah bikin KEK. Satu KEK itu satu PP khusus, menetapkan KEK dan satu Keppres, menetapkan dewan kawasannya. Jadi enggak mudah bikin KEK," terangnya. 

Meyakinkan Investor di Tahun Politik



Presiden Jokowi berdialog dengan para investor di Hotel Emirates Palace, UEA

Photo :

• BPMI Setpres/Muchlis Jr

Dalam kesempatan itu, Susi meyakinkan kepada para investor yang akan berinvestasi di KEK bahwa ekonomi RI akan stabil meskipun di tahun politik menjelang Pemilu 2024. Bahkan menurutnya, ketiga capres dan cawapres juga sudah memikirkan hal itu.

Ia tak menampik kecenderungan investor dalam menghadapi pemilu akan wait and see dalam berinvestasi.
 
"Kita meyakinkan kepada investor dinamika politik apa pun kita masih berani mengaransi ekonomi tetap akan pada tracknya. Kita yakin tiga capres juga pasti memikirkan masalah ekonomi, stabilitas, investasi itu udah pasti udah dipikirin," kata Susi 

Susi mengatakan, dirinya bersama beberapa menteri termasuk Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, baru saja menerima kunjungan dari salah satu investor Qatar.

"Mereka pertanyaan sama, 'bagi kami investor perlu kepastian stabilitas politik seperti apa'. Nah kalau kita menjawab sebenarnya, pesta demokrasi di Indonesia itu sudah siklus lima tahunan, kita sudah pengalaman panjang dan sangat matang lah Indonesia," ujarnya.

Susi memastikan, meskipun masuk tahun politik tidak akan ada perubahan signifikan mengenai kebijakan di Indonesia, hingga konsep insentif fiskal. "Ini kan negara besar, ekonomi kita besar sekali. Makanya kita jamin tadi salah satu potensial investor besar datang menanyakan itu," terangnya.

Halaman Selanjutnya

"Kalau bisa KEK itu sayang kalau kita cabut, karena enggak mudah bikin KEK. Satu KEK itu satu PP khusus, menetapkan KEK dan satu Keppres, menetapkan dewan kawasannya. Jadi enggak mudah bikin KEK," terangnya.