Jelang Akhir Tahun, Kepala Daerah Diimbau Antisipasi Potensi Inflasi
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Jakarta - Persoalan inflasi masih terus menghantui sejumlah daerah di Indonesia, utamanya menjelang momentum akhir tahun 2023. Karenanya, sejumlah daerah pun telah melakukan antisipasi guna menangkal potensi inflasi di daerahnya masing-masing, terutama pada momen-momen khusus seperti Nataru.
Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), yang terus melakukan upaya dalam menekan laju inflasi di wilayahnya tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni pun menghimbau seluruh Bupati/Wali Kota, untuk melihat secara langsung faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di daerahnya masing-masing. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se Sumsel.
"Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita, dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat," kata Fatoni dikutip dalam keterangannya, Jumat, 10 November 2023.
Ilustrasi barang pangan pendorong inflasi.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dalam melakukan upaya pengendalian inflasi, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan, serta meminta seluruh pemangku kepentingan menyosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.
"Kita jangan hanya bekerja dibalik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan, juga kita himbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," ujarnya.
Selain itu, Fatoni juga berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif, dan sidak kepada distributor pangan. Supaya tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga.
"Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," kata Fatoni.
Dia juga berharap TPID di daerah bisa berkoordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan, untuk melakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok.
"Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerja sama antar daerah," ujarnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 persen kurang lebih 1 persen. Melandasinya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.
"Melandasinya inflasi volatile food seiring dengan berbagai program pengendalian inflasi Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) sehingga pasokan dan produksi semakin terjaga tekanan inflasi tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring peningkatan UMP ditengah pencabutan pembatasan aktivitas yang mendorong peningkatan konsumsi serta implementasi kenaikan tarif cukai rokok," jelas Ricky.
Pada volatile food, Ricky mengatakan melandasinya inflasi dipengaruhi juga oleh Program Pemerintah Daerah melalui GSMP, Sinergi TPID, GNPIP, optimalisasi pasar murah, gerakan tanam, digital farming dan inovasi alsintan.
"Berdasarkan pantauan harga terhadap komoditas cabai merah, cabai rawit, gula pasir, bawang merah perlu diwaspadai kenaikan harganya. Sementara itu, untuk harga komoditas beras, minyak goreng, daging sapi stabil, sedangkan untuk komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih mengalami penurunan," katanya.
