PLTU Cirebon-1 Pensiun Mulai Tahun Ini, Didanai JETP dan ADB
- Antara/ Yudhi Mahatma
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memastikan, satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan dipensiunkan di tahun 2023 ini. Dia pun menyebut bahwa PLTU yang bakal purna tugas tersebut yakni PLTU Cirebon-1.
"(PLTU) Cirebon," kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 10 November 2023.
Dia menjelaskan, alasan dipilihnya PLTU Cirebon-1 untuk dipensiunkan tahun ini, adalah karena PLTU tersebut dinilai sebagai yang paling memungkinkan.
Sementara dana untuk memensiunkannya akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB), sebagai bagian dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Uangnya dari ADB, JETP," ujar Arifin.
Menteri ESDM Arifin Tasrif.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/tangkapan layar
Namun mengenai seberapa besar dana yang bakal dikucurkan untuk pensiun PLTU tersebut, Arifin masih belum mengungkapkannya lebih detil. Dia hanya memastikan bahwa kajian untuk melakukan pensiun pada PLTU tersebut sebelumnya memang sudah ada.
"Ini kan baru principal-nya tapi sudah ada kajiannya. Dananya kan saya belum lihat," ujarnya.
Sebagai informasi, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Presiden Joko Widodo bersama Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, beserta para pemimpin negara International Partners Group (IPG), meluncurkan sebuah perjanjian internasional dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.
Perjanjian tersebut yakni perihal skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP), yang telah dilakukan pada rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu. IPG dipimpin AS dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris.
Implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$20 miliar, atau setara dengan Rp 300 triliun itu, berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah.
Wacana Pemerintah Tak Berikan BBM Subsidi ke Ojol dan Taksol, 4 Juta Ojol Ancam Demo Besar-besaran
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana tidak memberikan BBM subsidi ke ojek online (ojol), sebanyak 4 juta ojol mengancam akan demo besar-besaran dan mogok kerja
