Soroti Sejumlah BUMN Karya Bangkrut, Ganjar Bilang Begini

Bakal capres Ganjar Pranowo di Sekolah PDIP
Sumber :
  • Ist

Jakarta – Ganjar menyoroti nasib sejumlah perusahaan BUMN Karya yang bangkrut selama era kepemimpinan Jokowi. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan itu adalah dampak buruk dari pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa pemikiran yang matang.

Calon Presiden itu merasa bahwa faktor utama yang membuat BUMN Karya harus ‘tutup buku’ itu ialah tata kelola yang buruk. Keserakahan perusahaan ‘pelat merah’ untuk memegang proyek secara penuh pun menimbulkan masalah lain.

ilustrasi pembangunan infrastruktur.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Ganjar merasa bahwa strategi tersebut justru menimbulkan peluang oknum ‘nakal’ untuk melakukan penyelewengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

"Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan," kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, yang dikutip Kamis, 9 November 2023.

Ditambah saat ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang justru saat ini hampir hilang ditelan utang. Selain itu, BUMN yang mengalami kerugian pun diketahui Ganjar tidak mendapatkan sanksi apapun. 

"Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform,” katanya.

Seperti diketahui, dalam setahun terakhir terungkap masalah pada sejumlah BUMN Karya. Hal ini berujung hingga utang vendor yang menumpuk dan gagal bayar surat utang. 

DPR Minta PP Kesehatan Lindungi Industri Hasil Tembakau

Ilustrasi pembangunan infrastruktur.

Photo :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Oleh karena itu, Ganjar akan mengkaji perusahaan-perusahaan BUMN Karya bersama dengan pasangannya, Mahfud MD, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengelola dan menyelamatkan BUMN Karya yang telah bangkrut.

DWP Klarifikasi Usai Viral Penonton dari Malaysia Diperas oleh Oknum Polisi
Politikus PDIP Deddy Sitorus (tengah)

PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang

PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024