Larang Petinggi BUMN Terlibat Kampanye Pemilu, Erick Thohir: Aset BUMN juga Tidak Boleh Digunakan
- ANTARA/Hendri Sukma Indrawan
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang direksi hingga komisaris BUMN untuk terlibat kampanye. Bahkan, jika ada direksi hingga komisaris yang mencalonkan diri pada Pemilu 2024, mereka diminta mundur dari perusahaan pelat merah itu.
Hal ini tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 mengenai Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Erick menjelaskan, melalui surat itu direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan grup BUMN yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD, atau DPD; calon Presiden dan Wakil Presiden; calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati; Walikota, atau Wakil Walikota,
harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
"Harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau karyawan Grup BUMN. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan pengaturan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada masing-masing perusahaan," kata Erick dalam surat tersebut, Kamis, 9 November 2023.
Menteri BUMN Erick Thohir
- tvOne
Selain itu, Erick juga meminta kepada mereka untuk tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye.
"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemillihan Kepala Daerah," jelasnya.
Aset BUMN Dilarang Digunakan untuk Kepentingan Pemilu
Pun, Erick mengatakan direksi dan komisaris tidak boleh menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN, untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan. Hal ini juga termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
"Menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah," ujarnya.
Erick melanjutkan, jika terjadi indikasi pelanggaran itu, diminta untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Selanjutnya, direksi dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Mereka juga dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitf.
"Direksi BUMN diminta untuk menyosialisasikan dan mengingatkan kembali terkait keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dan larangan penggunaan sumber daya Grup BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah," terangnya.
