Diperintah Jokowi Bayar Utang ke Bulog Rp 16 T, Sri Mulyani Tunggu Audit BPKP
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk melunasi tagihan utang Pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
Merespons hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembayaran setelah hasil dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
"Tagihan Rp 16 triliun, mekanisme kita adalah kita melakukan pembayaran sesudah audit BPKP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Senin, 6 November 2023.
Sri Mulyani menuturkan, saat ini pihaknya juga sudah meminta kepada BPKP untuk lebih cepat mengaudit. Sehingga tagihan itu bisa segera dilunasi oleh Pemerintah.
Presiden Jokowi tinjau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, Bogor
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
"Namun ini harusnya tidak dipermasalahkan atau tidak ada masalah. Karena Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market menggunakan data perbankan yang kemudian kita akan tengok," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Pemerintah bakal segera melunasi tagihan ke Perum Bulog, terkait urusan pengadaan cadangan beras Pemerintah.
Presiden Jokowi tinjau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, Bogor
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas (ratas) yang digelar hari ini di Istana Kepresidenan. Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri telah memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk melunasi tagihan kepada Perum Bulog tersebut.
"Tadi arahan presiden, menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.
