Sri Mulyani Senang Banyak Daerah Mampu Manfaatkan APBD Jadi Shock Absorber
- Instagram @smindrawati
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kepada para kepala daerah bahwa APBD memiliki peran yang sama dengan APBN, untuk menjadi shock absorber atau peredam kejut bagi perekonomian di daerah tersebut.
Hal itu diutarakannya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
"Kalau ukurannya APBN besar sekali, berarti memang shock absorber-nya sangat besar. Tapi Bapak/Ibu Kepala Daerah sekalian bisa menggunakan APBD-nya sebagai shock absorber," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Senin, 6 November 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Sehingga apabila terjadi shock pada ekonomi atau inflasi di daerah, maka para kepala daerah diharapkan Sri Mulyani akan mampu memanfaatkan APBD-nya menjadi pengaman baik dari sisi permintaan ataupun penawarannya. "Entah itu dari sisi supply, produksi, logistik, distribusi, atau dari sisi demand dimana misalnya masyarakatnya kena bencana atau daya belinya menurun," ujarnya.
Menkeu menegaskan, apabila kegiatan ekonomi masyarakat aktif, maka perekonomian nasional diperkirakan juga akan relatif lebih stabil. Apalagi, pertumbuhan ekonomi nasional selama ini dinilai masih cukup baik, dan bisa mencapai 5 persen saat ekonomi dunia mengalami gejolak yang luar biasa terus menerus.
"Namun kita mampu menjaganya (pertumbuhan ekonomi nasional), dan pemulihan juga bisa berjalan cukup merata di seluruh daerah di Indonesia," kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mengaku senang, karena banyak daerah yang mendapatkan penghargaan dalam hal penanganan inflasi justru berasal dari daerah-daerah yang tidak selalu terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Melainkan sudah menyebar di semua daerah di seluruh Indonesia.
"Saya berterima kasih dan sekaligus berharap bahwa leadership Bapak/Ibu (kepala daerah) sekalian bisa menginspirasi yang lain. Karena yang saat ini diperlukan adalah melihat data, dan mengelola dampaknya terhadap perekonomian dan rakyat," kata Sri Mulyani.
"Kita harus tahu dan mampu melihat data serta menerjemahkannya dalam tindakan yang sifatnya spesifik di daerah Bapak dan Ibu sekalian," ujarnya.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
