Soal Divestasi Saham Vale, Menteri ESDM: Mereka Sudah Janji Kasih Harga Murah
- Antara/Desca
Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk diharuskan melakukan divestasi saham, sebagai syarat untuk meneruskan operasi mereka di Indonesia. Namun, Menteri BUMN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir mengatakan, diskusi mengenai langkah divestasi saham Vale Indonesia itu masih berjalan alot.
Saat dikonfirmasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan bahwa kendala divestasi saham Vale itu yakni terkait urusan business-to-business (B-to-B). Arifin mengatakan bahwa dari sisi sektor mineral dan batu bara (minerba), rencana divestasi saham Vale itu sudah tidak ada lagi masalah.
"Soal Vale ini, masih tersendatnya itu karena masalah B-to-B, business to business. Tapi kalau dari sektor minerbanya enggak ada masalah," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 3 November 2023.
PT Vale Indonesia
- Istimewa
Dia menegaskan, meskipun persoalan B-to-B ini masih alot, namun proses diskusinya masih tetap berjalan. Hal itu dilakukan untuk menentukan berapa besaran saham yang akan dilepas Vale kepada pihak MIND ID.
Arifin memastikan, pihak Vale sendiri telah berjanji bahwa mereka tidak akan melepas saham dengan harga mahal untuk tujuan divestasi tersebut. Dia pun akan memegang janji pihak Vale tersebut, untuk direalisasikan pada saat divestasi saham benar-benar dilakukan nantinya.
"Vale sudah bilang, dia enggak akan kasih harga yang mahal, nah ini kita pegang janjinya," ujar Arifin.
Namun, Arifin menyarankan bahwa untuk mengetahui lebih detil terkait progres divestasi saham Vale ini, harus ditanyakan lebih jauh kepada pihak Kementerian BUMN.
"Mungkin perlu ditanya lebih jauh di Kementerian BUMN. Kita hanya menjaga bagaimana sumber daya alam itu termonetasi, dikasih nilai tambah, sehingga memang bisa menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan
Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara (APBN), guna mendukung pembiayaan pembangunan.
