1.032 Eselon II di Daerah Bakal Dipangkas

Para aparatur sipil negara
Sumber :
  • VIVA.co.id/Setkab

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, Pemerintah bakal memangkas lebih dari 1.032 eselon II di daerah pada 2023. Dengan demikian, hal itu akan mengefisienkan anggaran negara kurang lebih Rp 8 triliun.

Pemerintah Gandeng Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Perkuat Ekosistem di Indonesia

Anas mengatakan, pemangkasan dengan menyederhanakan eselon II itu dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi birokrasi.

"Di daerah aja sekarang sedang kita pangkas proses birokrasi ini yang akan memangkas lebih dari 1.032 eselon II pada tahun ini. Yang itu akan mengefisienkan kurang lebih Rp 8 triliun anggaran, dengan persentase yang ada seperti sekarang ini," kata Anas dalam Kompas 100 CEO Forum ke-14 Rabu, 1 November 2023.

Elon Musk Dapat 'Jatah' Jabatan dari Donald Trump di Pemerintahan Selanjutnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Photo :
  • ANTARA

Anas menyatakan, dengan adanya pemangkasan eselon II di daerah itu, tidak akan ada lagi daerah yang jumlah penduduknya 200 ribu namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama dengan penduduk di Pulau Jawa.

Puan Minta Pemerintah Kuatkan Mitigasi ke Masyarakat Guna Hadapi Cuaca Ekstrem

"Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi ada daerah yang jumlah penduduknya 200 ribu. Tapi OPD sama dengan penduduk yang 4 juta di Jawa, dan ini terus akan kita kerjaan," ujarnya.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Anas melanjutkan, Pemerintah sedang melangkah ke program sistem Pemerintah berbasis elektronik. Hal ini dilakukan, agar Indonesia dapat mencapai target menjadi negara maju.

“Kita lihat Denmark, Finlandia, Korea Selatan, dan seterusnya. Mereka yang sistem Pemerintah berbasis elektronik telah berjalan dengan baik," ujarnya.

 Masyarakat Adat Poco

Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5-6: Narasi Penolakan Dinilai Tidak Berdasar

Pemerintah daerah, serta konsultan sosial proyek ini menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek sebagai upaya mendorong transisi energi .

img_title
VIVA.co.id
17 November 2024