Kementerian ATR/BPN Realisasikan Redistribusi Tanah 3,9 Juta Hektare
- VIVA/Farhan Faris
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR) mengungkapkan, realisasi redistribusi tanah sudah mencapai 3,9 juta hektare hingga akhir Oktober 2023. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk redistribusi tanah berupa pelepasan kawasan hutan, dan ex Hak Guna Bangunan tanah (HGU) ditargetkan mencapai 4,5 juta hektare.
"Dan untuk realisasi di lapangan untuk ex HGU dari target 600 sudah tercapai 350 jadi sudah hampir 1,3 juta," kata Hadi di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto
- ATR/BPN
Sedangkan tanah pelepasan kawasan hutan sudah mencapai 2,6 juta dan sudah tersertifikasi sebanyak 8,7 persen dari target 4,1 juta.
"Yang lain akan kita bentuk Satgas, untuk bisa kita selesaikan agar bisa masuk kepada sertifikasi tanah," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, reforma agraria telah berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Sebab dengan adanya reforma itu pendapatan per kapita meningkat 20 persen pada 2022.
Hal itu dikatakan Airlangga usai melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Hotel Sheraton, Jakarta. Dalam rapat itu dilakukan evaluasi target 9 juta dari penataan aset dan akses, dan capaian tanah transmigrasi sejumlah 140.590,72 hektare.
"Kemudian juga program reform agraria yang ini berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat. Di mana pendapatan perkapita dari reform agraria meningkat 20 persen di tahun 2022," kata Airlangga Selasa, 31 Oktober 2023.
Airlangga menuturkan, terdapat tantangan terkait dengan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Hal itu terutama  terjadi di kawasan hutan.
"Tantangan tentunya terkait dengan penyediaan TORA terutama di kawasan hutan, penyelesaian konflik Agraria, penguatan kelembagaan serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses," ujarnya.
