Keluarga Penerima Bansos Beras Dipangkas Jadi 20,66 Juta, Ini Alasannya
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Pemerintah telah melakukan pengurangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan. Jumlah itu berkurang dari 21,3 juta menjadi 20,66 juta KPM.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani mengatakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak terkait telah melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat yaitu pemutakhiran data penerima, kualitas bantuan, dan mekanisme penggantian.
“Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran ini tentunya dengan masukan dari berbagai stakeholder. Sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras sebagaimana arahan Bapak Presiden, penyalurannya akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” kata Rachmi dalam keterangannya Senin, 30 Oktober 2023.
Terkait dengan pemutakhiran data, Rachmi mengatakan, saat ini terdapat koreksi pemutakhiran data jumlah KPM dari 21,353 juta menjadi 20,66 juta.
"Pemutakhiran ini berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial di mana data para penerima manfaat mengalami perubahan yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah lokasi, maupun telah dianggap mampu," jelasnya.
Untuk menjaga kualitas bantuan pangan jelas dia, Bapanas akan mempersiapkan alat tracking bagi para transporter untuk memantau pergerakan penyaluran bantuan pangan di lapangan guna meminimalkan potensi kerusakan barang pada saat pengiriman.
“Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan,” ujarnya.
“Selain itu kita akan menyiapkan hotline dan unit khusus untuk menangani pengaduan dari masyarakat. Unit ini terdiri dari petugas lintas kementerian/lembaga yang secara cepat akan menindaklanjuti keluhan dan saran masyarakat,” tambah Rachmi.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran bantuan pangan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah.
“Bantuan pangan ini sangat penting bagi saudara-saudara kita, utamanya masyarakat berpendapatan rendah, agar mampu mendapatkan bahan pangan, sehingga pengeluaran untuk pangan bisa ditekan. Pada akhirnya ini akan berdampak pada terkendalinya inflasi. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan penyaluran ini juga menjadi aspek penting untuk menjamin bantuan tersebut tepat sasaran,” terangnya.