Disebut Tak Bersedia Resmi Masuk di TKN Prabowo-Gibran, Bahlil Ingin Fokus Tarik Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Jakarta  Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanan Modal (BKPM) mengklarifikasi soal pemberitaan yang menyebut Menteri Bahlil Lahadalia masuk ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres 2024. 

Pengamat Apresiasi Prabowo, 2 Pekan di Luar Negeri Mampu Bawa Investasi USD 18,5 Miliar

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa membantah Bahlil masuk TKN Prabowo-Gibran. 

“Bahwa Bapak Bahlil Lahadalia tidak menjabat seperti yang dimaksud dan beliau juga tidak bersedia untuk terlibat secara resmi dalam TKN,” kata Tina dalam keterangan tertulisnya diterima VIVA, Minggu, 29 Oktober 2023.

Elite PDIP Tantang Prabowo Teken Perppu Perampasan Aset: Kalau Memang Urgent Turunkan Aja

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Meski begitu, Tina membenarkan bahwa Bahlil menjadi dewan pembina di beberapa komunitas relawan. Lagipula, Tina menegaskan, jika bosnya memang menyatakan sanggup dan masuk TKN Prabowo-Gibran, pasti sudah mundur dari Menteri seperti dilakukan Wakil Menteri BUMN, Rosan Perkasa Roeslani.

Disambut Gibran, Prabowo Tiba di Indonesia Setelah Lawatan ke Sejumlah Negara

“Bapak Bahlil Lahadalia memutuskan untuk berfokus pada tugasnya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam Kabinet Indonesia Maju,” imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Bahlil disebut menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo dan Gibran.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Photo :
  • VIVA/Anisa Aulia

Hal itu disampaikan Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurrahman seusai pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai pasangan bakal capres-cawapres beberapa waktu lalu.

Bahlil bahkan terlihat mengikuti iring-iringan pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai pasangan bakal capres-cawapres mulai dari Kertanegara IV, Stadion Indonesia Arena, Taman Suropati hingga KPU RI, pada 25 Oktober lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya