Disetujui Jokowi, Rosan Roeslani Resmi Mundur dari Jabatan Wamen BUMN
- Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.
Jakarta – Presiden Jokowi resmi menyetujui permohonan pengunduran diri Rosan Roeslani dari posisi Wakil Menteri BUMN. Rosan diketahui telah dipilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Rosan mengajukan pengunduran diri pada Selasa, 24 Oktober 2023. Sementara, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyetujui pengunduran diri Roslan.
"Presiden telah mengabulkan permohonan pengunduran diri Wamen BUMN, Rosan P. Roeslani. Wamen BUMN ini secara resmi diberhentikan dengan hormat melalui Keppres tertanggal 25 Oktober 2023. Sebelumnya, Rosan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wamen BUMN terhitung tanggal 24 Oktober 2023,” kata Ari Dwipayana.
Prabowo Subianto dan para Ketum Partai KIM saat deklarasi Gibran jadi Cawapres.
- Instagram @zul.hasan
Rosan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional KIM diketahui dalam pidato Prabowo pada acara deklarasi dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa Rosan sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional KIM, koalisi partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora, PAN, PBB, Garuda, dan Prima.
"Yang saya hormati, Pak Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu.
Sebelum pengunduran diri, Rosan Perkasa Roeslani merupakan Wamen BUMN yang dilantik oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Pahala Mansury yang ditetapkan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) pada 17 Juli 2023. Rosan juga merupakan mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, serta pernah menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI. (Ant)
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
