Sebut Kenaikan Harga Beras Masalah Global, Pemerintah Siap Salurkan Bantuan
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan bahwa masalah kenaikan harga beras yang saat ini sedang terjadi, tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia saja. Melainkan juga menjadi masalah bagi negara-negara di tataran global.
Hal itu diutarakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, saat menjadi pembicara dalam BNI Investor's Daily Summit 2023.
"Jadi (beras) ini tidak hanya terkait masalah domestik saja, karena ini adalah masalah besar di seluruh dunia secara global," kata Febrio dalam telekonferensi, Selasa, 24 Oktober 2023.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Dia menjelaskan, meskipun inflasi sudah menurun pada level 2,28 persen secara year-on-year (yoy), namun inflasi yang terjadi pada volatile food (komponen harga bergejolak) mulai kembali meningkat. Hal itu terjadi pada harga cabai dan bawang yang saat ini mengalami deflasi, namun harga beras justru tengah mengalami inflasi yang dampaknya cukup dirasakan.
Karenanya, Febrio memastikan bahwa peran APBN akan kembali berada pada posisi sebagai shock absorber atau peredam kejut, sebagai bentuk antisipasi dari dampak kenaikan harga beras tersebut.
"Antisipasi yang harus kita lakukan adalah memerankan APBN sebagai shock absorber. Kita pastikan APBN siap melakukan perannya," ujar Febrio.
Maka dari itu, lanjut Febrio, saat ini pemerintah menilai perlunya menggenjot belanja, terutama dari sisi ketahanan pangan dan stabilitas harga. Sehingga, pemerintah pun memberikan sinyal bahwa mereka akan kembali memberikan bantuan, untuk menstabilkan harga beras dan daya beli masyarakat.
"Saat harga beras yang masih tinggi, kita sudah impor beras untuk memastikan suplainya ada," kata Febrio.
Namun, Dia mengaku jika hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut oleh pemerintah. Karenanya, masyarakat diminta menunggu pengumuman terkait adanya bantuan untuk menstabilkan harga beras tersebut.
"Ini sedang kita siapkan, tinggal tunggu aja pengumumannya. Kita ingin lebih bold nanti, jadi kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya. Mungkin enggak lama lagi," ujarnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
