Strategi BI Dorong Peran Sektor Keuangan Dalam Sistem Pembiayaan dan Pembayaran
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta - Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus mendorong dan memperkuat inovasi-inovasi kebijakan, guna mendukung transformasi ekonomi nasional.
Deputi Gubernur BI, Juda Agung mengatakan, hal itu antara lain dilakukan dengan mendorong peran sektor keuangan, dalam pembiayaan ekonomi dan di bidang sistem pembayaran.
"Dari sisi Kebijakan moneter, inovasi terus dilakukan untuk memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan efektivitas dari pengendalian moneter," kata Juda dalam telekonferensi di seminar 'Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Mendorong Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan', Senin, 23 Oktober 2023.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung.
- VIVA/Fikri Halim
Dia menjelaskan, upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan rencana penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).
"Keduanya bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan, sekaligus untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan stabilitas moneter, baik internal maupun eksternal," ujarnya.
Sementara di bidang kebijakan makroprudensial, salah satu inovasi yang terus dilakukan BI yakni di bidang kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, yang telah berlaku efektif per 1 Oktober 2003 kemarin.
"Di mana setelah kami evaluasi, dampaknya juga sudah cukup signifikan. Bahkan dalam minggu pertama sejak implementasi, ada tambahan likuiditas dari kebijakan ini hingga sekitar Rp 28 triliun," kata Juda.
Ilustrasi pembayaran QRIS
- qris.id
Kemudian di bidang kebijakan sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran juga terus dilakukan BI, termasuk QRIS Tuntas atau Tarik untuk Transfer dan Setor. Hal itu seiring QRIS crossborder yang juga terus dilakukan, misalnya dengan Singapura setelah sebelumnya dengan Malaysia dan Thailand.
"Pada 17 November 2023 nanti, akan diresmikan QRIS crossborder kita dengan QR-nya Singapura. Jadi orang Singapura kalau ke Indonesia bisa menggunakan QR Code mereka. Begitupun kita kalau ke Singapura, juga bisa menggunakan QRIS untuk berbelanja," ujarnya.
Menko Airlangga Bilang QRIS dan E-Toll Tak Dikenai PPN 12 Persen
Menko Perekonomian memastikan tak ada penambahan dalam PPN 12 persen untuk QRIS dan E-Toll.
