60 Negara Rentan Susah Bayar Utang, Sri Mulyani Ungkap Kondisi RI
- VIVA/Anisa Aulia/tangkapan layar.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini sebanyak 60 negara mengalami kerentanan atau permasalahan utang. Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang.
"Kita sudah lihat banyak negara latin Amerika dari tahun 80-90 mengalami kondisi krisis utang. Negara-negara Afrika sekarang dan banyak middle income sekarang 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya," ujar Sri Mulyani Senin, 23 Oktober 2023.
Bendahara Negara ini mengatakan, kondisi ekonomi dan keuangan di banyak negara termasuk di Eropa kini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
- Anisa Aulia/VIVA.
"Negara-negara Eropa dari mulai Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, Jerman liat berapa utangnya negara. Saya enggak nanya Yunani yang kemarin mengalami krisis. Tapi mereka sudah lebih dari 60 persen (rasio utangnya)," jelasnya.
"Negara yang tadinya disiplin, sekarang enggak. Jadinya ekonomi dan keuangan negaranya situasinya sangat tidak baik," tambahnya.
Untuk Indonesia sendiri jelas Sri Mulyani, Pemerintah menerapkan disiplin fiskal. Dalam hal ini APBN tidak diperbolehkan defisit lebih dari 3 persen per tahunnya, dan utang tidak boleh lebih dari 60 persen dari PDB per tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- VIVA/M Ali Wafa
Namun, saat masa pandemi diterbitkan aturan yang memperbolehkan defisit lebih dari 3 persen selama tiga tahun. Tercatat pada 2020 defisit mencapai -6,1 persen, 2021 turun menjadi -4,6 persen, dan 2022 kembali di -2,4 persen.
Sri Mulyani membeberkan, saat adanya pelebaran defisit itu banyak dari lembaga dunia mempertanyakan tentang hal tersebut. Mereka mempertanyakan apakah dalam tiga tahun ke depan pandemi akan berakhir.
"Jadi saya mengatakan Kita kasih waktu 3 tahun saja, untuk memberi rasa disiplin, kita harus kembali lagi ke apa yang disebut disiplin fiskal," ujarnya.
Asosiasi Pedagang Kelontong Tolak Rancangan Permenkes Soal Kemasan Rokok Polos
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kese
