Sri Mulyani: Pemilu Dampaknya Baik, Asal Tidak Ada Pecah Belah

Penghitungan surat suara Pilpres 2019 (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 segera berlangsung dengan saat ini tengah masuki tahapan pendaftaran capres dan cawapres. Bahkan, tiga bakal calon presiden sudah menentukan wakilnya. Dua capres bersama wakilnya juga sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemilu tidak akan memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian nasional. Namun, itu dengan catatan tidak terjadi pecah belah saat Pilpres.

"Kalau Pemilu dampaknya insya Allah baik, asal tidak ada pecah belah dan lainnya," ujar Sri Mulyani dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang Senin, 23 Oktober 2023.

Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sri Mulyani mengatakan, dari sisi pembiayaan, Pemerintah memberikan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Anggaran itu diperkirakan akan bertambah Rp17 triliun jika terjadi putaran kedua di Plpres 2024.

Saat Menkeu Sri Mulyani Bilang PPN 12 Persen Indonesia Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

"Dari sisi APBN cukup banyak belanjanya. Nanti dari partai politik dan lain-lain. Nanti mungkin akan menimbulkan dampak yang positif, asalkan kita menjaga keamanan dan kesatuan," ujar Sri.

KPU menyampaikan anggaran untuk Pilpres 2024 telah ditetapkan sebesar Rp76,6 triliun. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, memastikan anggaran Rp 76,6 triliun itu bakal mencukupi. Bahkan, jika Pilpres 2024 harus terlaksana sebanyak 2 putaran.

"Anggaran Rp 76,6 triliun itu sudah termasuk pilpres putaran kedua," kata Hasyim kepada wartawan, Minggu, 24 September 2023.

Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menjamin soal ketersediaan anggaran bila nanti Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan menjelaskan, pendanaan untuk Pilpres akan dibiayai oleh APBN, dan penyelenggaraan Pilkada pun akan dibiayai APBD.

"Anggaran pemilu itu akan dibiayai oleh APBN, dan untuk pilkada akan dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya soal anggaran pemilu itu, saya sarankan teman-teman untuk ke KPU," kata Benny kepada wartawan, Rabu, 13 September 2023.

Petugas kepolisian saat meringkus dua pelaku perampokan uang KPU Langkat.(dok Polda Sumut)

Duit KPU Langkat Rp150 Juta untuk Pilkada Dirampok, Polda Sumut Ringkus 2 Pelaku

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, berhasil meringkus pelaku perampok uang milik KPU Langkat

img_title
VIVA.co.id
19 Desember 2024