Pengganti Jokowi Harus Lanjutkan Hilirisasi, Bahlil: Kalau Tidak, RI Balik ke Era VOC
- INALUM
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemimpin Indonesia berikutnya yang bakal menggantikan Presiden Joko Widodo, harus terus melanjutkan upaya hilirisasi yang telah digenjot pemerintah saat ini.
Dia mengibaratkan, apabila langkah hilirisasi itu sampai terhenti dan tidak dilanjutkan, maka Indonesia akan seperti kembali ke zaman penjajahan. Sebab, saat era VOC dulu, Indonesia memang hanya bisa melakukan ekspor bahan mentah hasil sumber daya alamnya ke negara lain.
"Saya harap calon presiden ke depan di antara 3 capres ini, bisa melanjutkan ini (hilirisasi). Kalau ini tidak dilanjutkan, itu sama dengan kita kembali ke jaman penjajahan. Karena VOC itu hanya mengambil bahan baku dari kita, kemudian diekspor," kata Bahlil dalam telekonferensi pers Perkembangan Realisasi Investasi Kuartal III-2023, Jumat, 20 Oktober 2023.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
- M Yudha P / VIVA.co.id
Di sisi lain, Bahlil juga meyakini bahwa saat ini pasti ada sejumlah pihak yang memang tidak ingin Indonesia menjadi negeri yang lebih mandiri, dengan melakukan langkah hilirisasi sumber daya alamnya tersebut. "Saya juga punya keyakinan, ada pihak lain yang tidak ingin barang ini (hilirisasi) dilanjutkan," ujarnya.
Sejak diusung di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada medio 2009 silam, larangan ekspor bahan mentah nyatanya memang baru bisa dilaksanakan di era Presiden Jokowi.
Namun, Bahlil meyakini bahwa saat ini ada pihak-pihak yang berupaya menghentikan upaya hilirisasi tersebut, dengan membonceng salah satu capres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 mendatang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Batam
- Kementerian ATR/BPN
"Jadi (hilirisasi) itu dimulai di era Pak Jokowi, dan sekarang ada orang yang masuk di salah satu capres mungkin, yang ingin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi, ini bahaya," kata Bahlil.
"Negara kita tidak boleh dikendalikan oleh orang-orang seperti ini. Makanya, presiden itu harus berani, dan harus punya keteguhan hati serta paham urusan teknis. Saya berkepentingan menyampaikan ini sebagai menteri investasi. Karena legacy yang ada di BKPM ini harus dilanjutkan. Siapa pun menterinya, harus mampu melanjutkan," ujarnya.
Diketahui, data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi di bidang hilirisasi periode Januari-September 2023, telah mencapai Rp 266 triliun. Rinciannya, di sektor mineral untuk smelter nikel tercatat senilai Rp 97 triliun, tembaga Rp 47,6 triliun, dan bauksit Rp 7,1 triliun.
Lalu di sektor pertanian CPO terdapat Rp 39,5 triliun, kehutanan sektor pulp & paper Rp 34,8 triliun, minyak dan gas petrochemical Rp 31,6 triliun, serta ekosistem kendaraan listrik Rp 8,4 triliun.
