Bos ID FOOD Ungkap Merger Bikin Lega, Bayar Utang Ditunda

ID FOOD.
Sumber :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Jakarta – Holding BUMN Pangan, ID FOOD memastikan, proses restrukturisasi utang akan segera rampung, setelah Kementerian BUMN mengalihkan saham (inbreng) 5 BUMN di sektor pangan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.

Menteri BUMN dan Menteri PKP Kolaborasi Genjot Program 3 Juta Rumah Prabowo

Kelima BUMN tersebut antara lain yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Berdikari, dan PT Garam.

Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan, pembentukan ID FOOD telah berdampak positif bagi bisnis RNI dan anak usahanya, termasuk dalam masalah restrukturisasi utang tersebut.

Bank Mandiri Pede Penghapusan Utang UMKM Tak Membuat Kinerja Keuangannya 'Goyang'

Dia mengatakan, nantinya akan ada kesepakatan penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu pembayaran (rescheduling), dengan para pihak perbankan di Himbara.

Frans Marganda Tambunan diangkat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD.

Photo :
  • KBUMN
Pemerintah Tarik Utang, Cadangan Devisa RI Oktober 2024 Naik Jadi US$151,2 Miliar

"Ini beberapa yang sudah kita lakukan perbaikan pascamerger. Restrukturisasi utang sudah di ujung, rescheduling payment," kata Frans dalam forum 'Ngopi BUMN' di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.

Gedung Kementerian BUMN.

Photo :
  • Wikagedung.co.id

Diketahui, dalam upaya pembentukan holding BUMN ID FOOD sebelumnya, tidak semua anak usaha yang bergabung berada dalam kondisi sehat. Bahkan, total utang di luar utang ke pemerintah mencapai sekitar Rp 8,5 triliun.

Bahkan, ID FOOD melalui RNI harus membayar bunga utang sebesar Rp 600 miliar kepada bank setiap tahunnya, di mana jumlah itu setara 3 persen dari total pendapatan perseroan.

Karenanya, Kementerian BUMN telah mencanangkan strategi bahwa proses restrukturisasi ID FOOD akan lebih berfokus pada delapan prioritas utama ketahanan pangan nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Kemudian untuk memperbaiki keuangan anggota holding, dan hubungan kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti misalnya dengan para nelayan, petani, dan peternak.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya