Kemenhub Tegaskan Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Prioritas Pemerintah

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan, pelabuhan Makassar berhasil menjadi zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama, menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Pembangunan zona integritas pada kawasan pelabuhan merupakan prioritas utama bagi instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan tersebut, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian," kata Arif dalam keterangannya Sabtu, 7 Oktober 2023.



Presiden Joko Widodo di pelabuhan Untia di Makassar.

Photo :

• Kris - Biro Pers Setpres

Arif Toha menekankan bahwa zona integritas adalah komitmen untuk menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani dengan baik, namun demikian, ia juga menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir.

"Diperlukan upaya berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan birokrasi," tegasnya.

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025, road map reformasi birokrasi 2020-2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

“Kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM, merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan," ucapnya.



Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha.

Photo :

• Dokumentasi Kemenhub.

Sedangkan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Hernadi Tri Cahyanto, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine), KPP Bea Cukai TMPB, dan instansi terkait lainnya, telah menjadi kunci dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar. 

Dalam kawasan Pelabuhan Makassar, terdapat tujuh instansi, beberapa di antaranya telah meraih predikat WBK Nasional, dan upaya terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit kerja mencapai standar integritas yang tinggi.

"Pembangunan zona integritas di Pelabuhan Makassar adalah langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bersih dari korupsi. Semua pihak diajak untuk terus menjaga integritas guna menciptakan ‘Island of Integrity’ di Kawasan Pelabuhan Makassar," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM, merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan," ucapnya.