Strategi Kementerian ATR/BPN Buat Proses Pengukuran Tanah Makin Cepat dan Efisien
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat, termasuk dalam hal pengukuran bidang tanah.
Hal itu antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Cirebon, yang pada Kamis, 5 Oktober 2023 lalu meresmikan Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).
"Peresmian PLM oleh KJSB merupakan satu langkah yang dipilih Kantah Kabupaten Cirebon, untuk memaksimalkan target pengukuran bidang tanah di Kabupaten Cirebon," kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, dalam keterangannya, Jumat, 6 Oktober 2023.
Ilustrasi tanah dijual
- tanah.com
Dia menjelaskan bahwa melalui program ini, masyarakat memiliki pilihan untuk mengukur tanahnya baik di BPN atau melalui KJSB. Dia meminta agar masyarakat tidak usah khawatir dengan KJSB ini, karena sudah memiliki lisensi.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang kualitas pengukuran yang dilakukan oleh KJSB yang ada di sini," ujarnya.
Melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KJSB ini, Virgo memastikan bahwa proses pengukuran tanah akan berjalan lebih cepat dan efisien. "Sehingga, ada percepatan dan efisiensi waktu dalam penyelesaian pengukuran," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno meyakini, hasil pengukuran antara KJSB maupun Kementerian ATR/BPN memiliki kualitas yang sama. Karenanya, Dia pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang baru diresmikan ini.
"Saya yakin kualitas pelayan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dihasilkan dari Kantah Kabupaten Cirebon maupun dari PLM oleh KJSB, memiliki kualitas waktu dan kecepatan yang sama," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Kepala Kantah Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat, saat ini bidang tanah di Kabupaten Cirebon sudah terukur sebanyak 607.173, dari total 1.358.050 bidang. PLM oleh KJSB ini pun diyakini bisa mempercepat penyelesaian target pengukuran yang ada.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
