Menteri Jokowi Kumpul Bahas Banjir Barang Impor Ancam Ekonomi
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – Para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkumpul membahas terkait barang impor yang merugikan pelaku usaha di Indonesia. Sebab dengan banjirnya barang impor itu berpotensi mengancam perekonomian RI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah telah menerima keluhan dari berbagai asosiasi usaha mengenai banjirnya barang impor di pasar tradisional, dan semakin sepinya pasar tradisional yang bersaing dengan e-Commerce. Kemudian maraknya impor ilegal pakaian bekas dan impor borongan, yang juga menjadi perhatian Pemerintah.
"Presiden @jokowi menginstruksikan para. menteri terkait dan Kepolisian serta APH (Aparat Penegak Hukum), untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan banjirnya barang impor ilegal maupun praktek dumping yang merugikan industri dan perdagangan dalam negeri," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati dikutip Jumat, 6 Oktober 2023.
Presiden Jokowi di Rakernas Korpri, Hotel Mercure, Ancol, 3 Oktober 2023.
- BPMI Setpres/Muchlis Jr
Adapun para menteri yang berkumpul itu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
"Membahas dan merumuskan kebijakan penanganan dan pencegahan banjirnya impor barang konsumsi yang mengancam perekonomian kita," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Bendahara Negara ini menegaskan, berbagai langkah pengawasan, pelarangan, dan penindakan penertiban akan dilakukan terhadap impor barang konsumsi yang membanjiri Indonesia. Hal itu antara lain pakaian, kosmetik, alas kaki, mainan anak.
"Pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan dan bekerja bersama menangani tantangan ini," jelasnya.
Menurutnya, kondisi persaingan ekonomi dunia semakin sengit dan meruncing. Sehingga jelas dia, Pemerintah harus bekerja sama makin erat dan kompak menjaga dan mengamankan perekonomian terutama UMKM dan menyelamatkan rakyat Indonesia.
117.860 UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital PaDi UMKM, Transaksi Capai Rp 7 Triliun
Platform PaDi UMKM diketahui merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat ekosistem digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
