Perdagangan Bursa Karbon Indonesia Dimulai, Jokowi: Potensinya Lebih dari Rp 3.000 Triliun
- ANTARA.
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa potensi pasar dari bursa karbon Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun lebih. Hal itu diutarakan Presiden, saat memberikan sambutan pada peluncuran Bursa Karbon Indonesia yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Selasa, 26 September 2023.
Presiden mengatakan, terdapat sekitar 1 gigaton CO2 kredit karbon yang bisa ditangkap. Jumlah yang sangat besar itu menurutnya harus dilihat sebagai sebuah kesempatan ekonomi baru, yang berkelanjutan dan sejalan dengan arah dunia yang tengah menuju ekonomi hijau.
"Ada kurang lebih 1 gigaton CO2 kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika di kalkukasi, potensi bursa karbon kita itu bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih," kata Jokowi dalam telekonferensi di acara peluncuran bursa karbon Indonesia, Selasa, 26 September 2023.
Ilustrasi jejak karbon.
- ESCP Business School
Presiden menambahkan, saat ini isu mengenai ancaman dari perubahan iklim sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampak dari perubahan iklim itu bahkan sudah sangat terasa, seperti misalnya kenaikan suhu bumi, kekeringan, hingga masalah polusi yang semakin parah.
"Sehingga diharapkan bursa karbon bisa menjadi langkah konkret untuk Indonesia mencapai target NDC," ujar Jokowi.
Sebagai rujukan dalam upaya memanfaatkan teknologi untuk transaksi di bursa karbon Indonesia tersebut, Jokowi meminta agar dilakukan sebagaimana standar karbon internasional diberlakukan. Hal itu termasuk penetapan target time line, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri supaya segera masuk ke sana.
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX)
- vivanews/Andry Daud
"Kemudian, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela (VCM) sesuai praktek di komunitas internasional, serta memastikan standar internasional itu tidak mengganggu target NDC Indonesia," kata Jokowi.
Voluntary Carbon Market (VCM) atau pasar karbon sukarela, merupakan tempat perorangan, badan usaha, dan aktor lainnya, untuk melakukan jual beli kredit karbon di luar mekanisme pasar karbon yang diwajibkan pemerintah seperti cap and trade.
"Saya optimis bahwa Indonesia bisa jadi poros karbon dunia, asal langkah konkret digarap konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
