Ketua DK OJK: Riset Produk Hijau Sektor Jasa Keuangan Butuh Pembiayaan Memadai
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, inovasi riset dan pengembangan produk-produk baru di sektor jasa keuangan, tidak bisa direalisasikan tanpa pembiayaan yang cukup.
Hal itu diutarakannya dalam Forum Riset Internasional pertama OJK, yang mengambil tema "Selamatkan Planet: Peran Sektor Keuangan dalam Mendukung Pengurangan Karbon dan Konfirmasi Pengembangan Kendaraan Listrik" yang digelar secara daring.
"Targeting financing atau pembiayaan yang bersasaran, akan menggabungkan komitmen terhadap perubahan iklim tanpa meninggalkan perkembangan ekonomi dan sosial," kata Mahendra dalam telekonferensi, Senin, 25 September 2023.
Ketua DK OJK, Mahendra Siregar.
- Anisa Aulia/VIVA.
Dia menegaskan, OJK pun akan terus mengikuti komitmen pemerintah Indonesia, Paris Agreement, dan ketentuan SDG's dari PBB. Karenanya, dalam hal ini ada beberapa instrumen yang tersedia bagi lembaga jasa keuangan (LJK), untuk bisa ikut dalam proses tersebut.
Mahendra menjelaskan, sejak tahun 2015 OJK telah menetapkan suatu peta jalan (roadmap), yang bertujuan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu pun akan terus diperluas, supaya OJK bisa terus mengembangkan suatu ekosistem keuangan yang berkelanjutan.
"Kami juga meningkatkan berbagai sistem keuangan dan jasa yang kami berikan," ujarnya.
Kedua, Mehendra mengatakan bahwa OJK juga telah membuat suatu kompilasi taksonomi bagi para pengguna, berdasarkan pada berbagai model yang dikembangkan secara global dan baru saja diluncurkan dalam semester terakhir tahun lalu.
"Meskipun demikian, kami percaya bahwa Green taksonomi harus terus ditujukan kepada pembiayaan NTP yang memajukan dan memenuhi sasaran SDGs," kata Mahendra.
Dengan membangun jejaring bisnis, diskusi, serta bertukar pengetahuan antar berbagai pemilik proyek hijau, OJK berharap agar kita secara bersama-sama bisa memajukan investasi dan pembiayaan di sektor-sektor tersebut.
"Melalui berbagai pertukaran ini, kami juga berharap agar bisa menyatukan berbagai sumber daya untuk melakukan riset. Dengan itu, kita juga telah meluncurkan beberapa insentif terkait dengan penerbitan Green Bond dan juga pembiayaan untuk kendaraan listrik," ujarnya.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
