Terus Dorong Transformasi Digital, Kementerian ATR/BPN Ungkap Dua Kuncinya
- ANTARA/Ho/Kementerian ATR/BPN/dok.Pri
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR//BPN) terus mendorong transformasi digital di institusinya. Terdapat dua kunci penting yang harus diterapkan, yakni komitmen dan integritas.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, transformasi digital merupakan visi untuk menjadi institusi berstandar dunia dengan pelayanan pertanahan yang cepat, praktis, profesional, dan berintegritas. Dalam hal ini terdapat dua kunci penting.
"Komitmen tidak hanya pada tataran pimpinan tapi komitmen seluruh jajaran. Ini yang penting karena kalau tidak, apa pun keinginan kita itu semua tidak dapat dilaksanakan dengan baik," kata Yulia dalam keterangannya, Minggu, 24 September 2023.
Ilustrasi kolaborasi tranformasi digital
- Instagram/@lintasarta.official
Menurut Yulia, penguatan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) di internal Kementerian ATR/BPN juga menjadi hal yang krusial dalam proses transformasi.
"Saat ini kita bertugas di lembaga pemerintahan yang bekerja di ruang transparan, sehingga masyarakat dapat melihat peran dan kerja Kementerian ATR/BPN," ucapnya.
Ia menjelaskan, penerapan transformasi digital juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan DILAN atau Digital Melayani. Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik dengan percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Melalui momentum ini, maka saatnya kita merubah secara struktural dari cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi ke cara online dan digital," terangnya.
Layanan berbasis elektronik dikatakannya, sangat penting diterapkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien. Tak hanya bagi masyarakat, layanan pertanahan berbasis elektronik juga bermanfaat bagi pemerintah.
"Layanan berbasis elektronik dapat mendukung ekstensifikasi pajak, kemudahan berinvestasi melalui kebijakan satu pintu, penanggulangan bencana, sampai dengan pemantauan aset dan properti," tuturnya.
Lebih lanjut ia beranggapan, sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta yang juga sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan jasa dituntut menjadi barometer dalam memberikan pelayanan publik berstandar dunia.
"Dengan dukungan sarana prasarana dan SDM yang mumpuni, sudah seharusnya jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta menjadi percontohan dalam penerapan sistem layanan secara elektronik bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia," imbuhnya.
