Tok, DPR Sahkan UU APBN 2024. Ini Rincian Asumsi Makro hingga Target Pengurangan Kemiskinan
- tvOne/Syifa Aulia
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang APBN 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Pengesahan itu dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang disetujui oleh fraksi-fraksi.
"Apakah RUU tentang APBN tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" ujar Puan Kamis, 21 September 2023 yang ditandai mengetuk palu tanda sahnya UU APBN 2024.
Sebelum Puan mengesahkan UU APBN 2024 itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menjelaskan rincian asumsi makro dalam RUU APBN 2024.
"Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," ujarnya.
Ilustrasi rapat paripurna DPR
- VIVAnews/Anwar Sadat
Said menuturkan, fraksi PKS menerima dengan catatan nota keberatan atas RUU APBN 2024, untuk kemudian dilanjutkan pada tingkat II pengambilan keputusan Paripurna.
Adapun untuk asumsi makro pada 2024 sebagai berikut :
- Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target pada APBN 2023 yakni 5,3 persen
- Laju inflasi 2,8 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang target 2023 sebesar 3,6 persen
- Nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS. Target tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2023 sebesar Rp 14.800
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7 persen
- Harga minyak mentah Indonesia/ICP USD 82 per barel. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding Nota Keuangan sebesar USD 80 per barel
- Lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari. Target ini naik dari Nota Keuangan 2024 sebesar 625 ribu barel per hari.
- Lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- vivanews/Andry Daud
Untuk sasaran dan indikator pembangunan 2024 berikut diantaranya:
- Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0-1persen
- Rasio gini 0,374-0,377
- Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02
- Nilai tukar Petani 105-108
- Nilai tukar nelayan 107-110
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
